Fitra beberkan selusin PR Presiden Jokowi benahi anggaran negara

Minggu, 26 Oktober 2014 12:25 Reporter : Henny Rachma Sari
Fitra beberkan selusin PR Presiden Jokowi benahi anggaran negara Jokowi-JK salat Jumat di Istana Negara. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Sudah sepekan Joko Widodo resmi menjadi presiden Indonesia. Selama beberapa hari menjadi orang nomor satu di Indonesia, Jokowi sapaan akrabnya, masih disibukkan dengan 'rekrutmen' calon menteri yang akan membantunya selama periode lima tahun ke depan.

Jokowi diminta memaksimalkan dan memanfaatkan waktu. Apalagi dia menekankan kabinetnya akan langsung kerja. Mengingat setumpuk masalah warisan pemerintahan sebelumnya, harus segera diselesaikan.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merangkum segudang pekerjaan rumah Jokowi, salah satunya soal pembenahan anggaran.

"Presiden Jokowi memiliki selusin PR yang perlu diimplementasikan untuk perbaikan tata kelola anggaran dan pencegahan mafia anggaran," ungkap Manajer Riset Seknas Fitra, Maulana di kantor Seknas Fitra, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (27/10).

Maulana menjabarkan pekerjaan rumah yang dimiliki Jokowi. Antara lain, mempublikasikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dipa Kementerian/Lembaga.

"Sejauh ini praktik keterbukaan informasi anggaran masih umum. Seharusnya pemerintah mempublikasi RKA dan Dipa secara utuh agar bisa dipantau masyarakat," paparnya.

PR Jokowi yang kedua, lanjut Maulana, melibatkan partisipasi publik terhadap pembahasan dan pelaksanaan anggaran. "Keterlibatan publik dalam proses perencanaan anggaran terbatas pada forum Musrenbang. Sehingga anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program rutin pemerintah, bukan untuk masyarakat," ujarnya.

Mantan wali kota Solo ini juga diminta untuk mengalokasikan 5 persen APBN untuk sektor kesehatan. Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY), anggaran kesehatan rata-rata hanya dialokasikan 2,5 persen dari belanja APBN. Sebaliknya, alokasi belanja pegawai yang selama ini membebani anggaran negara, diminta untuk dipangkas.

PR lain di bidang anggaran yakni perencanaan penganggaran. Dalam hal ini, Fitra mengambil contoh alokasi anggaran pembangunan jalan pantura yang selalu jadi proyek abadi dan dilakukan saban tahun.

"Program yang dilakukan berulang-ulang tanpa perubahan signifikan, bahkan menjadi bancakan," tegas Maulana.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga diminta mengkaji soal kemungkinan penghentian sementara atau moratorium program remunerasi. Sebab, dari hasil kajian dan analisa Fitra, program ini tidak berdampak signifikan pada reformasi birokrasi.

"Remunerasi terbukti tidak efektif meminimalisir praktik korupsi," tuturnya.

Selanjutnya, Jokowi diminta untuk tidak menambah program atau kegiatan baru yang dimasukkan dalam APBN-P. " Penambahan program-program baru pada APBN-P berpotensi membuka peluang korupsi," ucapnya.

Badan Pemeriksa Keuangan selalu memberikan catatan hasil audit pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya soal catatan dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran. Namun rekomendasi hasil audit BPK selama ini terlalu lama ditindaklanjuti Kementerian/Lembaga. Dia berharap Jokowi bisa mendorong tindak lanjut audit BPK lebih disikapi serius.

"Kementerian/Lembaga cenderung malas dalam menindaklanjuti hasil temuan BP, akibatnya penggunaan anggaran negara berpotensi tidak dipertanggungjawabkan," paparnya.

PR terakhir dalam pembenahan anggaran adalah menghapus penyanderaan sektor migas.

"Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sektor migas tidak mematuhi ketentuan cost recovery dan perpajakan. Berdasarkan audit BPK semester II 2013, negara dirugikan sebesar Rp 995 miliar," ucapnya. [noe]

Topik berita Terkait:
  1. APBN
  2. Presiden Jokowi
  3. FITRA
  4. Jokowi JK
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini