Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menilai ekonomi kelompok aparatur sipil negara (ASN) atau PNS berada di atas rata-rata masyarakat kebanyakan masyarakat.

Namun, dia menyayangkan sikap beberapa PNS yang masih gampang teracuni tawaran kredit. Sehingga menimbulkan perilaku konsumtif yang membuatnya seolah tidak puas dengan pendapatan yang diterima.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, maraknya PNS terjerat utang ke bank disebabkan literasi keuangan abdi negara yang rendah. Apalagi terkait utang konsumsi yang memiliki risiko besar jika tidak bisa dikendalikan.

"Harusnya ada edukasi keuangan ke PNS bahwa utang konsumsi itu punya risiko," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (28/1).

Adanya literasi keuangan ini bisa membuat para PNS lebih mempertimbangkan lagi pengajuan kredit atau utang yang sifatnya hanya konsumtif. Apalagi kalau utang tersebut digunakan untuk memenuhi gengsi gaya hidup PNS yang menyandang predikat mapan.

"Jadi (PNS) lebih hati-hati dalam meminjam utang," kata dia.

Harus diakui, berstatus PNS bagi kalangan masyarakat masih identik dengan golongan yang mapan. Sehingga bila mereka hidup sederhana, malah dianggap sebelah mata atau bahkan aneh di masyarakat.

"Jadi ketika ada PNS handphone-nya biasa, motornya sederhana, rumahnya kontrak itu dianggap aneh di mata masyarakat kita," kata dia.

Tak heran, untuk memenuhi ekspektasi sosial yang tinggi ini, mereka rela menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PNS. Padahal hal ini tidak semestinya menjadi ‘jalan ninja’ menutupi kekurangan pengeluaran bulanan.

"Gaya hidup yang tidak terkendali sehingga menjadi tren bagi PNS untuk menggadaikan SK ke lembaga keuangan demi menutup pengeluaran bulanan yang terlalu tinggi," pungkasnya.