Merdeka.com - Sejumlah kalangan mengeluhkan daya beli masyarakat yang semakin menurun. Pemerintah pun tengah mencari penyebab menurunnya daya beli masyarakat tersebut.

Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Willem Pasaribu mengatakan, saat ini belum ada keluhan dari pelaku UKM terkait penurunan daya beli.

"Belum ada ya keluhan UKM kepada kami. Kalau daya beli menurun seharusnya mereka sudah laporkan, tapi sejauh ini belum ada," ujar Willem kepada merdeka.com di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (3/8).

Willem mengatakan sampai saat ini sebenarnya belum ada data pasti terkait penurunan daya beli yang banyak diperbincangkan. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) belum melaporkan adanya penurunan daya beli.

"Saya juga heran kenapa daya beli itu turun padahal kondisi ekonomi kita lagi bagus. Tidak ada data pasti juga ya, karena BPS kan bilang daya beli terjaga. Jadi kalau kata orang ini misteri," jelasnya.

Namun demikian, Willem menambahkan penurunan daya beli di tengah perbaikan ekonomi yang semakin membaik perlu diselidiki. Hal ini supaya tidak memunculkan stigma negatif pada masyarakat.

"Kita penasaran juga ini daya beli turun sampai banyak toko-toko itu tutup. Kalau toko tutup mungkin karena masyarakat pindah ke pembelian online. Ya kita harus cari ini penyebab pastinya apa," katanya.

Banyak kalangan menyebut bahwa Indonesia sedang mengalami fenomena aneh yang membuat konsumsi seakan menurun. Berikut uraiannya.

Orang kaya lebih pilih investasi

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Hendri Saparini membeberkan salah satu penyebab melambatnya daya beli masyarakat Indonesia saat ini. Menurutnya, penyebabnya adalah banyaknya orang kaya Indonesia yang mengurangi konsumsi dan lebih memilih untuk berinvestasi.

"Memang nilai tukar petani, upah buruh memang menurun, kemampuan beli juga turun. Kalau untuk di atas (orang kaya) kita, tidak galau karena mereka melakukan investasi dengan mengurangi daya beli," ujarnya di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Sabtu (12/8). 

Hendri menegaskan pihaknya tak khawatir kemampuan daya beli masyarakat. Sebab, salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga.

"Selama ini karena perkembangan daya beli Indonesia itu bagus sebenarnya. Karena prospek ke depan kita sangat optimis. Kuartal III konsisten tumbuh pelan, memang 4,5 sampai 5 persen. Tapi kita harus waspadai pertumbuhan yang melambat ini karena ekonomi disokong oleh konsumsi," jelasnya. 

Direktur Eksekutif CORE Indonesia ini menjelaskan melambatnya daya beli masyarakat disebabkan menurunnya konsumsi orang kaya Indonesia. Penurunan konsumsi ini berpengaruh kepada rakyat kecil.  "Data makro dan mikro tersambung karena ada keterlambatan daya beli, jadi data ini perlu dibalikkan. Jadi pemerintah jangan menaikkan harga," katanya.

Untuk itu, Hendri menyarankan pemerintah membuat langkah demi meningkatkan daya beli masyarakat kecil dan orang kaya. "Memang kita harus menyelamatkan semester II, karena semester I sudah ada lebaran, jadi harus ada langkah-langkah lain yang perlu dilakukan," pungkasnya.

Daya beli melambat karena kesalahan pemerintah

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengakui kenaikan daya beli masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5 persen pada kuartal I-2017. Menurutnya, melambatnya daya beli ini disebabkan pemerintah sendiri yang tak memperhatikan petani kecil.

"Saya baca kemarin Ibu Sri Mulyani menyalahkan sektor kecil, harusnya ini salah pemerintah pusat. Pemerintah adalah sumber keresahan petani sebenarnya," ujarnya dalam diskusi di Kemenkominfo, Jakarta, Sabtu (12/8). 

Faisal menegaskan tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat merosot. Namun, pertumbuhan di berbagai sektor malah melambat. "Yang agak jelek industri dan pertanian, jadi pertumbuhan hanya separuh, yang tumbuh baik di sini ya, jasa," katanya.

Faisal mengakui data daya beli masyarakat dari BPS memang tidak mengalami penurunan. Namun, daya beli masyarakat agak sedikit melambat.

"Tidak mengalami pertumbuhan tapi melambat, perdagangan ini memang 4,66 persen di triwulan I-2017," pungkasnya.

Tak ada akurat mengenai daya beli

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengatakan adanya perdebatan mengenai daya beli yang menurun dikarenakan kurang akuratnya data mengenai tingkat daya beli saat ini. Mengingat, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya perubahan gaya hidup.

"Ini bisa jadi penurunan konsumsi ada hal ketidakmampuannya kita untuk membaca lifestyle. Ada yang bilang ini peralihan konsumsi manual ke digital," kata Fahri di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/8).

Dia menambahkan, saat ini belum ada yang bisa membuktikan terjadinya peralihan konsumsi dari offline menjadi online. Dengan demikian, dia meminta agar pemerintah bisa melacak lebih detil kondisi mikro ekonomi Indonesia.

"Melacak perilaku neraca rumah tangga 250 juta itu kita harus bangun yang akurat. Menurun apakah karena berkembangnya sektor digital atau tidak," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengakui adanya perubahan pola konsumsi masyarakat saat ini. Hal ini tentunya didorong oleh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Dengan demikian, perubahan gaya hidup akan menjadi perhatian BPS agar data yang dimiliki bisa lebih akurat. Terutama yang berhubungan dengan aktivitas jual beli informal, seperti melalui media sosial.

"Ke depan masalah perdagangan online perlu dipahami lebih detail. IDEA Pak Aulia itu punya 300 anggota tapi tidak ada datanya. Dan juga ada formal dan informal, Facebook dan Instagram itu tidak bisa ditangkap," jelas Suhariyanto.

Belanja online dan masuknya perusahaan raksasa ke daerah

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio membantah adanya penurunan daya beli masyarakat. Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah perubahan pola konsumsi masyarakat.

Dia mencontohkan, ada sekitar 4,6 juta orang yang berbelanja melalui aplikasi GO-JEK, salah satunya membeli makanan. Sayangnya, makanan tersebut dibeli dari UMKM yang tidak terlacak oleh Ditjen Pajak, sehingga aktivitas pembelian tersebut tidak tercatat.

"Ada 4,6 juta orang yang menggunakan GO-JEK. Tapi apa yang dia pakai, mereka belanja martabak, makanan dari pedagang yang tidak bayar pajak. Artinya (pembelian) tidak dicatat," kara Tito di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/8).

Selain itu, masuknya perusahaan raksasa ke daerah-daerah juga memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Di mana masyarakat akan lebih tertarik untuk berbelanja di perusahaan raksasa tersebut dari pada membeli di UMKM.

Dengan adanya perubahan gaya hidup ini, maka daya beli akan lebih mengarah pada barang-barang mewah. Sehingga ekonomi masyarakat kelas menengah ke atas meningkat, sedangkan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah menurun.

"Dulu satu keluarga beli ayam Rp 40.000 bisa makan satu keluarga. Tapi sekarang Rp 40.000 hanya bisa untuk makan satu orang. Ini yang justru membuat ekonomi kelas menengah ke bawah menurun karena orang-orang lebih memilih membeli makanan siap saji," imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Tito, perubahan pola konsumsi ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, jika hal ini tidak dikontrol, maka perekonomian hanya bergerak di kalangan menengah ke atas, sedangkan perekonomian di kalangan menengah ke bawah akan terus anjlok.

"Saya juga bingung kenapa franchise besar-besar itu bisa masuk ke tingkat II. Padahal dulu tidak boleh. Spending barang consumerism di tingkat II itu tersupport oleh gencarnya promosi dan izin yang diberikan. Mencegah consumerism itu yang negara harus hadir," jelas Tito.

Orang 'miskin' banyak gaya

Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ari Kuncoro ikut mengomentari kabar melemahnya daya beli masyarakat Indoensia. Menurutnya, kabar ini menjadi pembicaraan hangat di semua kalangan.

Dalam pandangan Ari, daya beli masyarakat sebenarnya tidak menurun, melainkan telah terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat. Akibatnya, konsumsi masyarakat di belanja ritel mengalami penurunan. Namun, belanja lain seperti jalan-jalan dan wisata justru meningkat.

"Mereka tidak beli pakaian karena pendapatannya digunakan untuk jalan-jalan, menginap di hotel, atau pergi wisata ke Bali dan negara lain," kata Ari di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (14/8).

Perubahan pola konsumsi atau belanja masyarakat ini juga bisa dilihat dari banyaknya kelas menengah dengan gaya hidup hura-hura. Mereka menabung, mengumpulkan uang dengan mengurangi belanja ritel, namun kemudian menghabiskan uang untuk jalan-jalan.

Padahal, jika melihat struktur pendapatan tidak meningkat sama sekali. "Ketika kebutuhan untuk menunjukkan aktualisasi diri sebagai kelas menengah timbul, tapi pendapatan tidak naik, maka mereka harus memilih yang beli. Nah barang yang bisa menunjukkan eksistensi mereka sebagai kelas menengah adalah jalan-jalan," ujarnya.

Ari telah mengamati fenomena yang berkembang di masyarakat, di mana masyarakat saling menunjukkan atau mengunggah foto jalan-jalan ke media sosial.

"Baju dan elektronik dikurangi pembeliannya, tapi sepatu masih dibeli. Yang masih oke makanan. Ini belum tentu juga pindah ke online, karena walaupun ada pergeseran dari offline ke online, tapi produksi pakaian dan barang elektronik turun, jadi mereka pindah bukan ke online, melainkan membeli yang lain," tuturnya.

Dia menegaskan, masyarakat Indonesia saat ini mementingkan untuk tampil dengan gaya trendi, meskipun pendapatannya pas-pasan. Inilah yang disebut Ari sebagai hedonisme. "Jadi pendapatan pas-pasan, tapi ingin bergaya lebih, gengsi. Ini gaya hidup hedonis yang baru. Intinya mereka masih punya daya beli," pungkasnya.