Merdeka.com - Kasus terkait dana desa tak ada habisnya. Selain korupsi dana desa, kini muncul kabar baru terkait desa fiktif yang tidak berpenduduk tapi menerima dana desa.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta agar pengawasan terhadap transfer dana desa di 2020 bisa lebih diperketat. Mengingat, alokasi yang diberikan di tahun mendatang angkanya jauh lebih besar yakni mencapai Rp72 triliun.

"Dana desa masih sekitar 20 ribu desa tertinggal. Sekarang muncul desa baru tidak ada penduduknya untuk dapat alokasi," kata Sri Mulyani di DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).

Melihat kondisi itu, Sri Mulyani menginginkan agar seluruh pemerintah daerah juga ikut mengawasi agar alokasi dana untuk transfer daerah bisa tepat sasaran.

Sri Mulyani Indrawati berjanji akan menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah. Dia pun mengaku baru mendengar adanya desa-desa tak berpenghuni tersebut setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

"Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).

Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri akan mengembangi temuan desa-desa tersebut. Sebab, kehadiran desa fiktif itu membuat dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat selama ini menjadi tidak tepat sasaran.

"Jadi kita akan lihat karena berdasarkan mekanisme seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa, pengurusnya dan lain lain," kata dia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengklarifikasi pernyataan Menteri Sri Mulyani tersebut.

Mendes Bantah Ada Desa Fiktif Terima Anggara Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut adanya desa fiktif yang telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah.

"Dari telaah kita, ada desa yang memang penduduknya sudah enggak ada. Jadi, bukan hantu dalam artian ada dana ke sana," kata Abdul di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Dia memberi contoh, desa yang kini sudah tiada atau hilang di daerah Jawa Timur. Hilangnya desa atau daerah itu karena terdampak atau terkena lumpur Lapindo. "Ada desa yang memang harus eksodus, harus hilang dan tidak ada dana desa yang mengalir ke sana," ujarnya.

Minta Tambahan Pendamping

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya kekurangan pendamping desa dalam melakukan verifikasi desa yang masih berpenghuni atau tidak. Hal ini sekaligus menanggapi terkait adanya desa fiktif yang terima anggaran dana desa.

"Jumlah desa kita 74 ribu, sementara pendamping desa kita 37 ribu. Jadi 1:2 lah rata-rata," kata Abdul Halim di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Dia mengaku tidak bisa melakukan pendamping secara menyeluruh terhadap 74 ribu desa yang sudah diverifikasi. Dengan demikian, akan menambah jumlah pendamping desa lagi agar bisa meng-cover semua desa yang sudah terdata atau terverifikasi oleh pihaknya.

"Jadi sampai hari ini kita masih belum bisa mengcover satu desa satu pendamping. Rasionya kita perpadat. Jadi, jumlah pendamping desa kita akan upayakan penambahan supaya rasionya tidak terlalu besar," ujarnya.

"Katakan mungkin 1:1, tapi tidak mungkin 1:1,5 atau gimana atau lebih mudah lagi pemantauan kita terhadap penggunaan perencanaan dan pengawasan dana desa," tutupnya.

Temukan 15 Desa yang Hilang

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengakui telah menemukan 15 daerah atau desa yang hilang. Desa yang hilang itu salah satunya di daerah Jawa Timur yang terkena lumpur Lapindo.

"Ya kalau sekarang ada 15-an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi dalam rangka mensuport bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang ada berapa, dimana kita lagi menggerakkan meminta kepada pada pendamping desa untuk terus memantau. Karena wilayah kita di situ," kata Abdul Halim di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Selain itu, ada beberapa desa yang memang penduduknya jarang berada di lokasi tinggalnya yang juga masuk dalam kategori desa hilang. Sehingga, saat pihaknya melakukan pengecekan tak terlihat adanya penduduk yang tinggal di desa tersebut.

"Desa yang tidak ada seperti itu, terus ada lagi desa, karakter desa yang struktur pemerintahannya ada kemudian penduduknya ada tetapi lotus," ungkapnya.

"Desa itu ada di wilayah sekitar hutan, sehingga ketika dilakukan survei tidak ada penduduknya padahal penduduknya lagi kerja di hutan malam-malam penduduknya balik ke desa itu juga ada model desa seperti itu. Itu laporan yang disampaikan oleh para pendamping desa kepada kita kementerian, karena memang ranahnya Kemendes di situ," sambungnya.

Dia menyebut, 15 desa yang seperti dimaksudnya iya itu mayoritas berada di luar pulau Jawa. Namun, dia tak bisa menyebutkan secara detail lokasi desa yang dimaksudnya itu. "(15 desa atau daerah dimana saja) Banyak, di luar Jawa juga ada. Lupa ada beberapa daerah, tapi kebanyakan ada di luar Jawa," sebutnya.

Dengan adanya 15 desa atau daerah yang tak berpenghuni atau hilang. Nantinya Kemendes PDTT bersama dengan Kemenkeu dan Kemendagri akan melakukan evaluasi.

"Bukan investigasi, tapi para pendamping desa melakukan verifikasi apa benar di wilayahnya di sekitarnya ada informasi dan fakta-fakta seperti itu. Nanti kita akan foding ke Kemenkeu dan Kemendagri untuk bahan tambahan dan menjadi bagian dari evaluasi," pungkasnya.