Mungkinkah Jumlah PNS 10 Tahun Lagi Lebih Sedikit?
Merdeka.com - Pemerintah menyebut perkembangan teknologi menyebabkan disrupsi di segala sendi kehidupan. Tak terkecuali profesi pegawai negeri sipil (PNS).
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mencontohkan, penerapan work from home (WFH) atau kerja dari rumah selama masa pandemi Covid-19 banyak mengubah cara kerja pegawai. Menurut dia, saat ini juga banyak inovasi yang terlahir saat bekerja dari rumah.
"Tempat bekerja kita juga akan berubah. Proses bisnis kita akan berubah. Saya justru menyukai WFH itu karena dengan begitu inovasi berjalan dengan cepat," kata Bima.
Merujuk pada situasi tersebut, dia pun tak menyangkal jika posisi beberapa profesi nantinya bakal tergantikan dengan inovasi teknologi. Hal itu disebutnya bisa saja turut terjadi pada PNS.
"Kalau kemudian inovasi semuanya seperti itu, pertanyaannya apakah PNS itu merupakan permanent job, full time job? Kenapa tidak part time job saja? Project based? Jadi tidak ada lagi yang sakral sekarang ini untuk berubah," ujar Bima.
Bima juga buka kemungkinan jika PNS nantinya tidak akan lagi menjadi full time job, dan posisinya tergantikan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Ke depan 10 tahun lagi mungkin tidak akan seperti itu. Mungkin tidak ada PNS, mungkin semuanya PPPK, dan tidak diperlukan lagi PNS ke depan," singgung dia.
Maka dari itu, dia mendorong PNS untuk melek teknologi. Tujuannya agar tidak tergantikan seiring perkembangan zaman.
"Tapi siapa dari kita yang mengetahui bagaimana melakukan analisa big data? Tidak ada, kecuali dia memang belajar itu. Ini yang memang perlu menjadi perhatian," imbuh Bima.
Rencana perampingan jumlah PNS sempat disuarakan oleh Presiden Jokowi. Apa arahannya? Silakan klik halaman selanjutnya.
1. Dorong Pemanfaatan Teknologi, Jokowi Indikasikan Jumlah PNS Mulai Dirampingkan
Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait pemanfaatan teknologi untuk mempermudah tata kelola pemerintahan. Hal ini dilakukan guna mendorong efisiensi salah satunya melalui perampingan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurutnya, penting dalam memanfaatkan teknologi terbaru untuk mempermudah hal-hal yang dulu menyulitkan dan lamban. Peluang ini digunakan untuk melakukan penyederhanaan dalam orientasi kerja pemerintahan. Penyederhanaan ini nantinya akan diikuti dengan penyederhanaan organisasi.
"Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer dan oleh kecerdasan buatan Artificial Intelligence, harus mulai dilepas. Oleh karena itu, jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas," ujar Presiden Jokowi Widodo di Gedung DPR.
Hal tersebut disampaikan demi mewujudkan visi Indonesia Maju. Dirinya juga menuturkan jika kualitas dan kultur aparat, seperti birokrat, TNI, Polri, dan pejabat BUMN juga harus berubah.
Manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat.
Namun, tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana. Juga, membuka ruang terobosan-terobosan dan mendorong lompatan-lompatan.
"Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi, pelaksana (PNS), orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil," tegasnya dalam pidato kenegaraan.
2. Pemerintah Setop Penerimaan CPNS Hingga 2021
Pemerintah memastikan tidak akan membuka calon pegawai negeri sipil (CPNS) periode 2020 dan 2021. Adapun, program sekolah kedinasan seperti Akademi Kepolisian dan Akademi Militer akan tetap berjalan di 2021.
"Rekrutmen CPNS, 2 tahun ini tidak ada, kecuali kedinasan yang terprogram seperti Akpol, Akmil, itu tetap jalan di 2021," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo, di Kompleks Gedung DPR MPR RI, Jakarta.
Menteri Tjahjo menegaskan, meski penerimaan CPNS hingga 2021 ditiadakan, namun pemerintah tetap melanjutkan seleksi CPNS formasi 2019 di tahun ini. Di mana, pelaksanaannya terhambat akibat pandemi Corona.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahkan melakukan moratorium atau pemberhentian sementara perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru baik dari umum dan mahasiswa STAN hingga 2024. Kementerian Keuangan berupaya mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal untuk mewujudkan SDM yang adaptif dan technology savy.
3. BKPM Dorong Lulusan Perguruan Tinggi Tak Hanya Kejar Posisi PNS
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta lulusan perguruan tinggi untuk mengubah pola pikir dengan tidak hanya mengandalkan lapangan pekerjaan dari jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab jika pola pemikiran itu tetap dipertahankan, dia meyakini ke depannya perguruan tinggi akan jadi epicentrum baru pengangguran intelektual.
"Menurut saya, kita mengharapkan untuk anak-anak kita diterima lewat PNS atau pegawai BUMN. Kalau pikiran ini yang akan dijadikan rujukan saya dapat memastikan, bahwa seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dari Aceh maupun Papua itu akan jadi pabrik pengangguran intelektual," kata Bahlil dalam webinar via YouTube.
Oleh karenanya, Bahlil meminta lulusan perguruan tinggi di Indonesia harus mampu menciptakan lapangan kerja di bandingkan retorika semata. Mengingat di era pasca pandemi Covid-19 ini, investasi menjadi bagian penting dari penyelamatan perekonomian saat ini.
"Memang rata-rata kita di Indonesia ini tamatan perguruan tinggi kita jago baca buku, jago bikin puisi dan jago pidato lebih hebat daripada bikin mesin, ini problem kita. Jadi, kalau bisa aktivis ini jangan cuma berdebat saja kerjanya," imbuhnya.
(mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri Bersiap Tugas di IKN, Gunakan Teknologi Sesuai Konsep Wilayah
Kehadiran polisi yang bertugas dengan menyesuaikan perkembangan teknologi diyakini dapat memaksimalkan pelayanan masyarakat.
Baca SelengkapnyaAturan Baru Berlaku 2024: Periode Kenaikan Pangkat PNS Jadi 6 Kali dalam Setahun
Proses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan Sistem Informasi ASN atau SIASN.
Baca SelengkapnyaSiap-Siap, Pemerintah Buka Lowongan CPNS dan PPPK Sebanyak 1,2 Juta Formasi Bulan Ini
Total kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Lowongan CPNS 2024 Dibuka untuk 2,3 Juta Orang, Ini Jurusan Paling Banyak Dicari Pemerintah
Tahun ini pemerintah membuka lowongan untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS sebanyak 2.302.543 formasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Lowongan CPNS, Butuh 400.000 Guru di Daerah
Total kebutuhan PNS tahun 2024 berjumlah 2.302.543 formasi.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaKenaikan Gaji Pensiunan PNS Sebesar 12 Persen Belum Cair Hingga Saat Ini, Begini Penjelasan Taspen
Pemerintah masih menunggu penerbitan PP tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Baca SelengkapnyaPendaftaran CPNS 2024 Bakal Dibuka Lebih dari Satu Kali, Ternyata Ini Tujuan Sebenarnya
Jika harus menunggu siklus tahunan, organisasi akan kesulitan menyesuaikan diri dengan tantangan yang sangat dinamis.
Baca Selengkapnya