Merdeka.com - Kemiskinan, masih menjadi masalah bagi semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah guna mengurangi kemiskinan di Indonesia. Meski demikian, hal tersebut bukan hal yang mudah untuk dilakukan.

Pada Juli lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Kepala BPS, Suhariyanto menyebutkan angka tersebut paling rendah sejak krisis moneter yang dialami Indonesia pada 1998 silam. "Ini pertama kali Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit, terendah sejak 1998. Meski penurunan jumlah penduduknya tidak yang paling tinggi," kata Suhariyanto di kantornya, Senin (16/7).

Dia mengungkapkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.

Selama periode September 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018).

Kemiskinan yang mencapai satu digit ini pun banyak mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Namun, tak sedikit juga pihak yang justru kontra dengan data kemiskinan tersebut.

Berikut ulasan fakta-fakta mengenai kemiskinan mencapai satu digit.

Faktor di balik turunnya kemiskinan RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, angka kemiskinan dari 11,2 persen menjadi 9,8 persen atau menjadi 1 digit juga bukan perkara mudah. Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintahan Jokowi mengandalkan program keluarga harapan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dana desa yang sampai saat ini sudah digelontorkan Rp 187 triliun.

Strategi lain yang digunakan untuk menekan angka kemiskinan adalah membangun infrastruktur kecil di desa-desa. Seperti jalan, jembatan, irigasi, embung, PAUD, posyandu, BUMDes. Semuanya dibangun dari dana desa. Menurut Jokowi, strategi ini cukup berhasil.

"Alhamdulillah angka kemiskinan di desa kelihatan turunnya," ungkapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut pemberdayaan ekonomi kecil terus dilakukan, di mana Kredit Usaha rakyat (KUR) sebelumnya 22 hingga 23 persen telah disubsidi bunganya 7 persen sehingga bisa dinikmati UMKM.

Mantan Wali Kota Solo ini tak menampik, ada yang belum selesai dilakukan pemerintahannya selama empat tahun terakhir. Menurutnya, tahapan besar kedua adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi Indonesia punya kekuatan 260 juta penduduk.

"Ini kekuatan, potensi, kita harus menjamin tumbuh kembang anak sejak di kandungan, program stunting kita dari 37 jadi 30 persen, ini juga perlu waktu untuk menurunkan itu," jelasnya.

Jokowi menambahkan, pembangunan SDM dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar sudah diberikan kurang lebih kepada 19 juta pelajar dari keluarga prasejahtera. "Ke depan, revitalisasi pendidikan vokasi, vocational training kita perkuat dan perbanyak sehingga benar-benar pembangunan SDM benar-benar kelihatan," tutup Jokowi.

Dipuji Dunia

Penurunan kemiskinan ini pun mendapat pujian dari berbagai pihak, bahkan diakui oleh dunia. Seperti Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr. memuji kesuksesan Indonesia pasca reformasi tahun 1998. Perkembangan kesuksesan tersebut terjadi baik dalam aspek politik maupun ekonomi.

"Sejarah Indonesia sejak periode reformasi adalah cerita sukses tentang perkembangan sosial dan ekonomi, dan Amerika Serikat bangga bisa berkontribusi terhadap kesuksesan tersebut. Perkembangan ini adalah sesuatu yang dekat dengan keseharian kami, dan kadang hal ini tidak disadari. Jika dipikirkan kembali betapa kontrasnya kondisi Indonesia saat ini dengan beberapa waktu yang lalu," kata dia dalam Pembukaan 'US-Indonesia Investment Summit (USIII) 2018' di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (27/9).

Menurut Donovan, salah satunya perkembangan positif yang berhasil dicetak Indonesia adalah upaya pengentasan kemiskinan.

"Dua puluh tahun yang lalu, kemiskinan dialami hampir 25 persen dari penduduk Indonesia. Saat ini, tingkat kemiskinan kurang dari 10 persen, tingkat kemiskinan terendah dalam sejarah Indonesia," jelasnya.

Selain itu, Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, mengatakan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan membuat kemajuan signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan.

Dia mencatat, PDB per kapita Indonesia telah meningkat dari USD 785 pada 2000 menjadi lebih dari USD 3.800 pada 2017. Selain itu, tingkat kemiskinan di Indonesia telah berkurang hampir setengahnya, dari 19,1 persen pada 2000 menjadi 9,8 persen saat ini.

"Ini adalah kemajuan yang mengesankan, dan kami yakin negara ini dapat melanjutkan pertumbuhan ekonomi ini di tengah gejolak ekonomi yang terjadi baru-baru ini," ujar Kim di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Dikritik SBY hingga Prabowo

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menyebut orang miskin di Indonesia mencapai 100 juta orang. Hal ini kontra dengan data BPS yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan RI hanya 25,95 juta orang. Menurutnya, angka kemiskinan harus dilihat dengan 'The Bottom 40 persen'.

"Banyak yang salah mengerti arti the bottom 40%, kemudian langsung berikan sanggahan, tak benar jumlah penduduk miskin 100 juta orang," tulis SBY melalui @SBYudhoyono, dikutip merdeka.com, Rabu (1/8).

SBY melanjutkan, istilah 'the bottom 40%' digunakan oleh World Bank Group, yaitu 40% penduduk golongan bawah di masing-masing negara. Di negara berkembang yang income perkapitanya belum tinggi, mereka termasuk kaum sangat miskin, kaum miskin dan di atas miskin alias near poor.

Selain SBY, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga pernah sempat menyinggung mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Prabowo mengatakan, sekitar 99 persen rakyat Indonesia hidup dalam kategori pas-pasan. Menurutnya, setelah 73 tahun Indonesia merdeka masih banyak rakyat yang hidup kelaparan serta sulit mendapatkan pekerjaan.

"Kita melihat sekarang adalah keadaan yang saya sebut keadaan paradoks, keadaan yang janggal setelah 73 tahun merdeka yang kaya semakin sedikit dan segelintir orang saja dan ini bukan saya karang, ini adalah data fakta yang diakui oleh bank dunia oleh lembaga lembaga internasional," ujar Prabowo.

"Bahwa yang menikmati kekayaan di Indonesia adalah kurang dari 1 persen bangsa Indonesia dan yang 99 persen mengalami hidup pas-pasan bahkan bisa dikatakan sangat sulit," lanjut dia.

Meski demikian, kritikan SBY dan Prabowo tersebut pun dipatahkan oleh banyak pihak, termasuk Bank Dunia. Lead Economist World Bank Indonesia, Vivi Alatas menegaskan, data Bank Dunia sendiri menyebutkan sebanyak 22 persen masyarakat Indonesia berada di kelas menengah. Sementara lima persen berada di kelas atas. Sehingga tidak memungkinkan apabila sebanyak 99 persen masyarakat Indonesia berada dalam kondisi pas-pasan.

Ditargetkan terus menurun di 2019

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan di Indonesia turun dari angka 9,8 persen (berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018) menjadi 9,5 persen di 2019.

Agus menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret-April 2018, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,8 persen. Dia yakin dengan program yang disiapkan, angka kemiskinan Indonesia akan turun di bawah 9,5 persen.

Agus menjelaskan, banyak program dari Kemensos dalam rangka memerangi kemiskinan dan menjaga masyarakat yang rentan miskin agar tidak menjadi miskin. Di antaranya penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Pangan.

"Dana bantuan sosial PKH tahap pertama untuk 10 juta keluarga kita harapkan bisa dicairkan pada Februari 2018," katanya.

Menurut Menteri yang berafiliasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini (PMK), PKH disalurkan untuk satu keluarga penerima manfaat, yakni sebesar Rp 1.890.000. Untuk pencairan tahap pertama adalah sebesar Rp 500.000. Sedangkan program untuk mengentaskan kemiskinan, di antaranya penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Pangan.

"Dana bantuan sosial PKH tahap pertama untuk 10 juta keluarga. Kita harapkan bisa dicairkan pada Februari 2018," katanya.

Untuk PKH, disalurkan untuk satu keluarga penerima manfaat, yakni sebesar Rp 1.890.000. Pencairan tahap pertama adalah sebesar Rp 500.000.

Data kemiskinan sejak era SBY hingga Jokowi

Era SBY Tahun 2012

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan pada tahun 2012 saat itu mengalami penurunan sekira 0,89 juta orang. Data tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan dalam kurun waktu Maret 2011 hingga Maret 2012. Jumlahnya ada 29,13 juta.

"Jumlah penduduk miskin atau yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2011 sebesar 30,02 juta orang dan Maret 2012 menjadi 29,13 juta orang," ungkap Kepala BPS, Suryamin, di kantornya, Jakarta, Senin (2/7/2012).

Suryamin menuturkan selama Maret 2011-2012, penduduk miskin di perkotaan berkurang sebesar 399,5 ribu orang. Sedangkan di pedesaan berkurang 487 ribu orang.

Era SBY Tahun 2013

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin hingga Maret 2013 saat itu kembali mengalami penurunan sebesar 0,52 juta orang dibanding September 2012. Di mana pada September 2012 jumlah penduduk miskin sekitar 28,59 juta orang, sementara pada Maret 2013 hanya sekitar 28,07 juta orang.

"Jumlah penduduk miskin ini sudah mengalami penurunan, meski tipis. Ini disebabkan karena pendapatan masyarakat sudah mulai meningkat," kata Suryamin di kantornya, Jakarta, Senin (1/7/2013).

Suryamin menambahkan, jumlah penduduk miskin di perkotaan hingga Maret 2013 sebesar 10,33 juta orang, sedangkan di pedesaan mencapai 17,74 juta orang.

Era Jokowi Tahun 2017

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya penurunan angkakemiskinan pada September 2017 sebesar 1,19 juta dibanding Maret 2017. Total masyarakat miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta atau 10,12 persen dari jumlah penduduk.

Ketua BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan ada penurunan jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang atau 10,64 persen. "Jika dibandingkan dengan September 2016 ada penurunan dari 27,76 juta warga (10,70 persen) ke 26,58 juta (10,12 persen)," ungkapnya di Gedung BPS,Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Era Jokowi Tahun 2018

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).