Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan melakukan evaluasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang hingga saat ini belum juga terealisasi meski telah groundbreaking sejak 2016.

Luhut mengatakan, evaluasi akan dilakukan dalam satu bulan ke depan untuk mengetahui masalah yang menjadi kendala proyek tersebut.

"Sekarang saya mau evaluasi, saya disuruh evaluasi. Presiden ingin tahu, kenapa. Pokoknya saya mau dalam satu bulan ini sudah dapat bentuknya, ini gimana, apa yang terjadi," katanya dikutip dari Antara, Senin (8/1).

Mantan Menko Polhukam itu mengaku baru diperintah beberapa waktu lalu untuk melakukan evaluasi proyek tersebut. Dia diminta evaluasi bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Meski belum bisa mengatakan indikasi kendala yang membuat proyek kereta cepat pertama itu belum juga terealisasi, Luhut mengatakan bahwa rencananya proyek tersebut akan terhubung dengan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.

"Presiden sudah minta evaluasi, Jakarta-Bandung mungkin sampai Kertajati. Karena kalau sudah sampai di situ, 200 Km, mungkin reasonable (wajar) biayanya," katanya.

Dengan evaluasi tersebut, Luhut mengaku proyek tersebut akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman karena masuk ranah program kementerian di bawah koordinasinya. "Kira-kira begitu, karena ini kan masalah perhubungan, di bawah saya juga," katanya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, evaluasi dilakukan sebagai upaya pemerintah mendapatkan solusi atas proyek yang belum juga terealisasi itu.

Adapun terkait dengan rute baru transportasi massal itu yang nantinya akan terhubung ke Bandara Kertajati memang telah direncanakan sebelumnya. Sementara itu, kereta cepat tidak akan terhubung dengan Pelabuhan Patimban yang lebih banyak melayani logistik.

"Idenya malah bagaimana agar Bandara Kertajati dan Bandara Soekarno Hatta itu 'linked' (terhubung), jadi orang punya pilihan. Direncanakan satu waktu Jakarta dan Bandung jadi megametropolitan. Jadi, kami sudah siapkan Kertajati ke Halim, bahkan mungkin ke Soekarno Hatta," katanya.

Masih banyak fakta baru terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut. Berikut merdeka.com merangkumnya untuk pembaca.

Skema pembiayaan belum temui titik terang

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan ada tiga hal penting yang harus diselesaikan untuk mempercepat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah satu masalah yakni pembiayaan masih belum menemui jalan keluar.

"Tadi kami rakor pertama soal kereta api cepat, jadi kita bagi tiga masalah, soal tanah, perizinan, finance-nya. Soal tanah tadi semua hadir pokoknya akhir bulan ini paling lambat awal bulan depan selesai. Perizinan juga saya minta bulan ini selesai," kata Menko Luhut di Kantornya, Jakarta, Kamis (8/2).

Terkait masalah pendanaan, lanjutnya, masih belum menemui titik terang. Menko Luhut menyebutkan masih akan melakukan rapat kembali.

"Tinggal soal financing. Financing ini kami lihat strukturnya masih kami lihat supaya dia bisa feasible. Jadi kami hitung, minggu depan akan ketemu sekali lagi. Supaya bisa lihat picturenya," ujarnya.

Menko Luhut mengungkapkan masih ada perbedaan pendapat dari masing-masing pihak terkait. "Itu lah yang saya minta ke Pak Sahala (Komut KCIC) supaya besok minggu depan melaporkan lagi. Karena tadi masih ada perbedaan pendapat."

Menko Luhut menyatakan masih belum bisa memastikan apakah besaran anggaran akan berubah dari rencana semula yang mencapai USD 5,9 miliar atau sekitar Rp 78,6 triliun atau tetap. "Jadi saya masih suruh evaluasi lagi mengenai pendanaan sampai bagaimana, feasibel tak tadi untuk 142 kilometer (km)."

Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tahap awal akan cair sebesar USD 1 miliar atau setara Rp 13,3 triliun (USD 1=Rp 13.343). Utang dari China Development Bank (CDB) akan dicairkan pada 15 Mei 2017.

"Konsultan yang melakukan Detailed Engineering Design (DED) hasilnya sudah jelas. Jadi pencairan dana pertama segera, mungkin USD 1 miliar," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Menteri Rini juga menginformasikan bahwa biaya pembangunan kerta cepat Jakarta-Bandung membengkak. Dari awal USD 5,19 miliar menjadi USD 5,99 miliar.

Kenaikan disebabkan adanya perubahan rencana pembangunan jalur di sejumlah titik dari melayang menjadi memakai terowongan. "Usai soil test ternyata lebih baik pakai terowongan. Ini sudah disetujui CDB," tuturnya.

Jalur kereta yang membentang 142 kilometer tersebut menembus sembilan kabupaten-kota sepanjang di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, akan dibangun empat stasiun, yakni Stasiun Halim-Stasiun Karawang-Stasiun Walini-Stasiun Tegalluar (Bojongsoang, Kabupaten Bandung).

Pembebasan lahan selesai April

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Arie Yuriwin menargetkan pembebasan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung selesai April tahun ini.

"Pembebasan lahan untuk DKI Jakarta bulan Maret sudah selesai. Kalau untuk yang Jawa Barat kita harapkan April," kata Dirjen Arie, usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kamis (8/2).

Dirjen Arie memaparkan, lahan yang di bebaskan di wilayah DKI Jakarta sebanyak 258 bidang dengan luas 3,1 hektar. Sementara itu, untuk Jawa Barat ada banyak bidang yang harus di bebaskan. Hingga saat ini baru 6.317 bidang yang sudah diukur.

"Yang Jawa Barat 6317 bidang sudah diukur, di bebasinnya tunggu proses pengumuman. Jadi target kita bulan Maret ini selesai. Sekarang lagi pengumuman, yang sudah diumumkan 1.887 bidang. Inikan bertahap ada yang sudah selesai, baru nilai appraisal. Februari pengumuman appraisal, Maret musyawarah, April selesai," ujarnya.

Sejauh ini, tidak ada masalah terkait pembebasan antara pemerintah dengan warga pemilik lahan. Nantinya, lahan-lahan yang sudah dibebaskan tersebut akan menjadi tanah milik negara.

Untuk Jawa Barat, ada sedikit ada kesulitan terutama di beberapa kawasan industri seperti Bekasi dan Karawang. "Masih ada kawasan industri di Karawang sama Bekasi yang paling banyak. Itu belum diidentifikasi, ini mau turun tim."

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pembebasan lahan masuk ke dalam salah satu pembahasan inti percepatan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Tadi kami rakor pertama soal kereta api cepat, jadi kita bagi tiga masalah, soal tanah, perijinan ketiga finance nya. Soal tanah tadi semua hadir pokoknya akhir bulan ini paling lambat awal bulan depan selesai," kata Luhut.

Rute berpeluang ditambah hingga Solo

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Arie Yuriwin menargetkan pembebasan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung selesai April tahun ini.

"Pembebasan lahan untuk DKI Jakarta bulan Maret sudah selesai. Kalau untuk yang Jawa Barat kita harapkan April," kata Dirjen Arie, usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kamis (8/2).

Dirjen Arie memaparkan, lahan yang di bebaskan di wilayah DKI Jakarta sebanyak 258 bidang dengan luas 3,1 hektar. Sementara itu, untuk Jawa Barat ada banyak bidang yang harus di bebaskan. Hingga saat ini baru 6.317 bidang yang sudah diukur.

"Yang Jawa Barat 6317 bidang sudah diukur, di bebasinnya tunggu proses pengumuman. Jadi target kita bulan Maret ini selesai. Sekarang lagi pengumuman, yang sudah diumumkan 1.887 bidang. Inikan bertahap ada yang sudah selesai, baru nilai appraisal. Februari pengumuman appraisal, Maret musyawarah, April selesai," ujarnya.

Sejauh ini, tidak ada masalah terkait pembebasan antara pemerintah dengan warga pemilik lahan. Nantinya, lahan-lahan yang sudah dibebaskan tersebut akan menjadi tanah milik negara.

Untuk Jawa Barat, ada sedikit ada kesulitan terutama di beberapa kawasan industri seperti Bekasi dan Karawang. "Masih ada kawasan industri di Karawang sama Bekasi yang paling banyak. Itu belum diidentifikasi, ini mau turun tim."

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pembebasan lahan masuk ke dalam salah satu pembahasan inti percepatan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Tadi kami rakor pertama soal kereta api cepat, jadi kita bagi tiga masalah, soal tanah, perijinan ketiga finance nya. Soal tanah tadi semua hadir pokoknya akhir bulan ini paling lambat awal bulan depan selesai," kata Luhut.

Bangun besar-beasarn mulai Mei 2018

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggelar rapat koordinasi Percepatan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Salah satu yang hadir dalam rapat ini yaitu Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Menhub Budi mengungkapkan, ada banyak hal yang dibahas selama rapat berlangsung salah satunya terkait masalah perizinan. "Jadi dibahas secara komprehensif, semua hal-hal yang berkaitan dengan perizinan juga pertanahan, juga pendanaan," kata Menhub Budi.

Pembahasan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara garis besar fokus pada tiga hal, yaitu perizinan, pembebasan lahan dan pendanaan. "Dan yang gembira adalah pembebasan lahan sedang berlangsung, bisa dipastikan pembebasan lahan bisa diselesaikan pada bulan April," ujarnya.

Dengan selesainya pembahasan lahan tersebut, maka proyek bisa langsung dimulai pada bulan berikutnya. "Sehingga kalau di mulai bulan Mei kita sudah bisa melaksanakan (pembangunan), kalau izin tinggal minor-minor saja, dan pendanaan akan kita finalisasi dengan satu koordinasi."

Hingga saat ini, lanjutnya, pembebasan lahan sudah hampir separuhnya selesai. "Sekarang sudah 53 (atau) 44 persen."