Fadli Zon Sebut Ibu Kota Baru Seharusnya Pindah Ke Jonggol

Jumat, 16 Agustus 2019 14:20 Reporter : Merdeka
Fadli Zon Sebut Ibu Kota Baru Seharusnya Pindah Ke Jonggol Fadli Zon. ©2018 Merdeka.com/Nur Habibie

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan, sebaiknya pemindahan ibu kota negara ke wilayah yang infrastrukturnya sudah menunjang. Sebab jika pemindahan ke wilayah yang belum memiliki infrastruktur penunjang maka pemerintah harus melakukan Pembangunan dari awal yang membutuhkan biaya besar, dan memberatkan keuangan negara.

"Berangkat dari nol dari mana anggarannya, ini yang harus dikaji," kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/8).

Dia menilai, wilayah yang paling memungkinkan menjadi ibu kota negara baru menggantikan Jakarta adalah di Jonggol, Kabupaten Bogor, sebab infrastrukturnya sudah menunjang dan dekat dengan ibu kota lama. Jonggol juga telah direncanakan mantan Presiden Soeharto sebagai ibu Kota negara pengganti Jakarta.

"Jadi ini bukan gagasan baru, ini gagasan sudah ada dari zaman Bung Karno, Pak Harto sudah menggagas waktu itu rencana pemindahan ibu kota ke wilayah bogor timur di Jonggol dan sekitarnya, yang saya kira itu jauh lebih memungkinkan secara infrastruktur dan sebagainya," imbuhnya.

Menurutnya, pemindahan ibu kota merupakan hal yang baik jika kondisi perekonomian sedang membaik dari segala sisi. Namun untuk saat ini, Indonesia masih dihantui perang dagang, fluktuasi ekonomi, daya beli yang lemah dan tingginya angka Kemiskinan, pemindahan ibu kota dipandangnya belum menjadi prioritas.

"Menurut saya prioritas kita harusnya memberi lapangan kerja yg cukup, meningkatkan pertumbuhan yang baik dan seterusnya. sehingga kalau kita mempunyai kelebihan ya saya kira bisa rencanakan pemindahan ibukota dengan lebih seksama lebih baik, lebih detil dan lebih terencana melalui kajian-kajian yang melibatkan semua unsur, stakeholder terutama kalangan ahli, intelektual perguruan tinggi, tokoh masyarakat," lanjutnya.

Dia pun menyinggung tentang penjualan aset negara untuk memodali pemindahan ibu kota, hal ini dipandangnya tidak sesuai dengan kedaulatan negara yang sedang dibangun.

"Aset negara mana yg mau dijual?. Pulau kita, tanah kita? apa kita?. Kan kita punya prinsip kedaulatan yang sangat solid mengenai kekayaan alam kita, tanah kita, aset-aset yang harus dimiliki oleh kita," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com [azz]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini