Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tak segan-segan menghentikan operasional atau dengan kata lain menutup PT Freeport Indonesia jika dalam tiga bulan tidak menunjukkan keseriusan membangun pabrik pengolahan atau smelter.

Dalam kurun waktu yang ditetapkan pemerintah itu, Freeport harus melaporkan kemajuan atau perkembangan pembangunan smelter.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar mengatakan, minimal Freeport bisa menunjukkan komitmen pembelian teknologi smelter.

"Sekarang perencanaan mereka 6 bulan. Dalam 3 bulan mereka harus komitmen pembelian teknologi. Kalau tidak kita setop (operasional). Kita lihat dan kalau tidak kita setop perencanaan mereka," ucap Sukhyar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (28/1).

Sukhyar menyadari, membangun smelter bukan hal mudah. Pembangunan smelter butuh banyak pertimbangan dan investasi yang besar.

"Makanya PT Freeport Indonesia yang saat ini sudah kita berikan kelonggaran untuk ekspor konsentrat hingga 6 bulan ke depan," tegas Sukhyar.

Pemerintah memberikan kelonggaran dengan pertimbangan Freeport sudah menunjukkan keseriusan.

"Saya ingin mengatakan, semua memang rangkaian kompleks pada masalah ini," tutupnya.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia kembali berjanji untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di Indonesia. Freeport memastikan akan menggunakan lahan milik PT Petrokimia Gresik.

"Sudah ditentukan ada di sebelah Petrokimia, dan pas juga berdampingan dengan eksisting smelter yang sudah ada. Luasnya lebih kurang 80 hektar," ujar Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin yang ditemui di Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (23/1).

Dalam penggunaan lahan ini, Freeport harus menyewa dengan harga mencapai USD 8 atau sekitar Rp 100.000 per meter persegi per tahun. Dengan begitu, kapasitas smelter yang ada di Gresik dapat mencapai 3 juta ton.

"Jadi juga akan meningkatkan dari 1 juta ton ditingkatkan 2 juta ton jadi 3 juta ton konsentrat yang bisa diolah," kata dia.

Mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menambahkan saat ini Freeport tengah menyiapkan proses administrasi untuk sewa lokasi milik PT Petrokimia Gresik tersebut.