ESDM: Holding BUMN energi genjot pembangunan infrastruktur gas
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyambut positif pembentukan induk usaha (holding) badan usaha milik negara (BUMN) energi. Langkah ini dinilai akan mendorong pembangunan infrastruktur gas secara masif.
Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan, jika Perusahaan Gas Negara (PGN) sudah digabung dengan Pertamina, Kementerian ESDM akan semakin mudah memberikan penugasan dalam pembangunan infrastruktur sehingga semakin cepat penggabungan itu terealisasi, akan lebih baik.
"Kami sangat mendukung rencana menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara ke dalam induk usaha BUMN energi yang dipimpin PT Pertamina sehingga pembangunan infrastruktur gas bisa masif karena akan bersama-sama membangunnya," katanya seperti dilansir Antara, di Jakarta, Kamis (21/4).
Sementara anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya W Yudha, mengatakan penggabungan PGN ke Pertamina akan menjadikan pengembangan infrastruktur gas lebih efektif dan efisien.
"Penguasaan infrastruktur gas menjadi satu pintu. Dengan penyatuan tersebut akan lebih banyak manfaatnya," kata dia.
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahean berpendapat setelah penggabungan, langkah awal yang harus dilakukan adalah menetapkan strategi dan skala prioritas pembangunan infrastruktur gas.
"Pembangunan infrastruktur gas ke rumah tangga harus jadi prioritas, sehingga masyarakat bisa mendapat gas murah pengganti LPG," kata dia.
Menurut Ferdinand, jaringan infrastruktur gas industri juga perlu tetap dibangun lebih banyak lagi, sehingga harga gas juga menjadi lebih kompetitif. Dengan begitu produk-produk yang dihasilkan industri nasional juga memiliki daya saing, tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan holding BUMN Energi akan terbentuk sebelum Juli 2016. Pertamina yang 100 persen sahamnya dikuasai negara akan menjadi induk usaha dan PGN menjadi salah satu anak usaha di dalamnya.
Tahun ini, Pertamina mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengembangkan jaringan gas kota di enam wilayah dengan 23.158 sambungan rumah tangga (SR). Sebanyak 26.225 sambungan rumah tangga (SR) di antaranya sudah beroperasi awal Maret 2016.
Jaringan gas (jargas) yang sudah beroperasi itu tersebar di enam kota di Tanah Air, yaitu Prabumulih, Sumatera Selatan sebanyak 4.650 SR, Jambi sebanyak 4.000 SR, dan Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sebanyak 4.172 SR.
Selain itu, jargas kota Pertamina juga terdapat di Bulungan, Kalimantan Timur sebanyak 3.300 SR; Sidoarjo, Jawa Timur 6.154 SR; dan Bekasi, Jawa Barat 3.949 SR.
PT PGN juga berencana menambah jaringan gas bumi sepanjang lebih 600 km di 10 kota pada tahun ini, yaitu DKI Jakarta, Bekasi, Cirebon, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Batam dan daerah lainnya. Pembangunan pipa gas tersebut bertujuan antara lain mendukung penyaluran gas bumi untuk rumah tangga.
PGN mencatat sudah menyalurkan gas ke lebih dari 107.690 rumah tangga di berbagai daerah hingga awal 2016. Hingga 2019, perseroan akan menambah 110 ribu sambungan gas rumah tangga, baik melalui penugasan pemerintah maupun yang dibiayai sendiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri ESDM Beri Sinyal Perpanjang Program Harga Gas Murah untuk Industri
Harga gas bumi akan berpengaruh pada beban produksi industri. Maka, harga murah bisa menjadi salah satu solusinya.
Baca SelengkapnyaIndonesia Bakal Surplus Gas Hingga 2035, ESDM: Calon Pembeli dari Dalam Negeri Harus Disiapkan
Akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri tellah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPNS Mulai Pindah Juni 2024, Tapi Suplai Gas dan Listrik di IKN Baru Masuk bulan Agustus
Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah ditetapkan menjadi pemasok energi tetap oleh Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PGN Butuh Pasokan LNG Domestik, Wilayah Kerja Blok Nunukan Jadi Solusi
Produksi LNG KMJ diperkirakan mengalir mulai 2028 dengan rencana kapasitas sebesar 60 MMSCFD.
Baca SelengkapnyaCara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaInsentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Pendapatan Negara hingga Rp15,6 Triliun
Insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Turunkan Target Bauran Energi Baru Terbarukan, Apa Dampaknya?
Pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Setuju Amendemen Kontrak Blok Corridor Medco
Selain itu, kementerian juga telah menyetujui alokasi dan harga gas untuk tiga pembeli gas.
Baca SelengkapnyaJika Penggunaan Gas Bumi Gangguan saat Libur Lebaran, Segera Lakukan Hal Ini
PGN memperketat pengamanan dan meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah insiden keamanan yang dapat mengganggu ataupun merugikan lingkungan.
Baca Selengkapnya