Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi bekerjasama dengan Polri dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, ‎BBM bersubsidi disediakan untuk membantu meringankan masyarakat tidak mampu. Agar penyalurannya tepat sasaran perlu dilakukan pengawasan dan penindakan yang lebih baik dengan melibatkan Polri dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami sangat merasa terdukung dengan komitmen Kapolri terkait intensitas pengawasan dan juga masukan Mendagri perubahan aturan yang ada. Intinya untuk pelaksanaan dan pengawasan dan penindakan di lapangan," kata Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/1).

Dengan adanya kesepakatan peningkatan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tersebut, Kementerian ESDM‎ berkomitmen akan menindak tegas pegawai yang terlibat dalam penyimpangan BBM bersubsidi. Selain itu, juga dapat memastikan pelaksanaan program BBM satu harga berjalan dengan baik.

‎"BBM satu harga di daerah terpencil sangat perlu pengawasan khusus karena memang sangat rawan pada penyimpangan, untuk pengawasan kami dengan Pertamina susun sistem pengawasan dengan IT nozzle untuk deteksi kebenaran, kami dapatkan laporan dengan rekaman-rekaman banyaknya terjadi penyimpangan di lapangan kontrol," paparnya.

Minimalisir Konsumsi Lebihi Kuota

Arifin melanjutkan, dengan peningkatan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi akan membuat penyaluran tepat sasaran, sehingga dapat meminimalisir konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota yang ditetapkan. Sebab, jika konsumsi BBM melebihi kuota akan membuat beban keuangan negara bertambah.

"Kalau kita mendengar atau melihat over kuota dampaknya adalah terhadap biaya negara dalam hal ini alokasi APBN yang melebihi target," tuturnya.

Selain merugikan negara, konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota juga mengganggu arus kas perusahaan yang ditugaskan menyalurkan BBM bersubsidi dan juga menyusahkan masyarakat yang berhak menggunakan BBM bersubsidi.

"Kepada perusahaan pun juga berdampak cash flow terganggu dampak cukup banyak. Penting adalah alokasi BBM pada masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan usahanya untuk perikanan dan kegiatan ekonomi lainnya," tandasnya.

Bentuk Satgas Kuda Laut

Kapolri, Jendral Idham Azis menambahkan, pihaknya telah membentuk Satgas Kuda Laut khusus untuk mengawasi penyediaan dan pengawasan BBM di tahun 2020 ini. Tim berada di bawah kepemimpinan langsung Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit.

"Prinsipnya, Polri berkomitmen untuk memberikan pengawalan dan pengawasan yang maksimal terhadap pelaksanaan dari apa yang sudah kita tandatangani bersama," beber Idham.

Idham juga menyatakan telah menugaskan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk turut andil bekerjasama dengan Kepala BPH Migas.

"Saya membentuk Satgas Kuda Laut dan ini semua sampai ke ujung penjuru di polsek-polsek, sehingga kita harapkan di tahun 2020 ini benar-benar seluruh BBM itu akan berjalan dengan lancar," ujar Idham.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyebut, ini menjadi bentuk sinergitas yang komplit dalam upaya penyediaan, pengawasan, dan pendistribusian BBM. Baik jenis BBM khusus, minyak, solar, termasuk bensin.

"Peran gubernur, baik sebagai kepala daerah maupun wakil pemerintah pusat adalah berkewajiban untuk melakukan baik itu pengawasan, pendistribusian, agar tepat sasaran baik untuk kepentingan rumah tangga maupun kepentingan produksi," kata Hadi.