Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

ESDM: Freeport selama ini keenakan dengan fasilitas mereka dapat

ESDM: Freeport selama ini keenakan dengan fasilitas mereka dapat Bambang Gatot. Fikri Faqih©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - PT Freeport Indonesia secara terbuka menolak Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Salah satu isinya adalah meminta Freeport mengubah status dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar tetap bisa melakukan ekspor konsentrat. Jika tidak, maka perusahaan tambang diharamkan kirim konsentrat keluar negeri.

Direktur Jenderal Mineral dan BatuBara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menegaskan bahwa Freeport harus tunduk pada aturan pemerintah. Beleid mengenai perubahan KK menjadi IUPK agar bisa ekspor konsentrat adalah harga mati.

"IUPK itu saya katakan pilihan, kalau bapak ingin ekspor konsentrat berubah lah jadi IUPK, tapi kalau tidak ekspor konsentrat silakan jadi KK, tapi harus dimurnikan untuk menjual ekspor ya sudah, bukan pemerintah memaksa, itu pilihan," kata Bambang di Hotel Bidakara, Senin (20/3).

Menurutnya, Freeport Indonesia selama ini sudah terlalu dimanja pemerintah. Hal ini membuat mereka terlena dengan terus mengeruk kekayaan alam Papua.

"Mereka mungkin merasa keenakan, terus terang saja saya katakan mereka merasa keenakan, dengan mendapatkan keuntungan yang mereka nikmati, fasilitas yang mereka nikmati," ujarnya.

Bambang mencontohkan, PT Amman Mineral Nusa Tenggara saja sudah menerapkan IUPK. Bahkan PT Amman sudah berkomitmen investasi USD 9 miliar dengan menggunakan IUPK.

Pemerintah masih terus melakukan perundingan dengan Freeport untuk menyelesaikan polemik ini. Menurutnya, perundingan tidak perlu dilakukan jika saja pemahaman Freeport terhadap keinginan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi semakin baik dapat dipahami.

"Karena, perubahan (KK menjadi IUPK) yang kita lakukan tidak mungkin membuat perusahaan dibangkrutkan pemerintah. Jika seperti itu yang salah berarti pemerintah. Itu tidak mungkin karena ekonomi kita besar dari perusahaan tambang (Freeport),"tuturnya.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.

Baca Selengkapnya
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.

Baca Selengkapnya
Temui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen

Temui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen

Karena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.

Baca Selengkapnya
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
Aturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah

Aturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah

Dadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Harga Minuman Manis Kemasan Bakal Naik Akibat Kebijakan Pemerintah Ini

Siap-Siap, Harga Minuman Manis Kemasan Bakal Naik Akibat Kebijakan Pemerintah Ini

Triyono khawatir kenaikan harga minuman manis dalam kemasan nantinya akan membebani daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kasus Impor Emas Rp189 T Belum Dituntaskan Satgas TPPU, Eks Penyidik KPK: Heboh di Awal, Mandek di Akhir

Kasus Impor Emas Rp189 T Belum Dituntaskan Satgas TPPU, Eks Penyidik KPK: Heboh di Awal, Mandek di Akhir

Menurutnya, dalam pengungkapan TPPU bukan sekedar perbuatan, tapi bagaimana mampu membongkar aliran.

Baca Selengkapnya