ESDM: Beri pilihan, bukan sanksi
Merdeka.com - Maraknya fenomena mobil mewah yang akhir-akhir ini menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mengundang perhatian Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo.
Dia melihat, masyarakat kelas atas tidak perlu diberi sanksi atau dipaksa harus beli BBM non subsidi (Pertamax). Dia memahami alasan perpindahan atau migrasi dari Pertamax ke Premium lantaran disparitas atau perbedaan harga yang cukup lebar. Widjajono juga melihat, pemilik kendaraan mewah tersebut tidak perlu dikenakan sanksi.
Menurutnya, pemerintah harus cari solusi agar tidak banyak mobil mewah yang memilih menggunakan Premium. "Beri mereka pilihan, yang di mana mereka mau irit tidak harus beli premium, tapi bisa beli BBM dengan harga yang di tengah-tengah," kata Widjajono di Jakarta, Rabu (4/4).
Guru besar ITB ini memiliki ide untuk mencampurkan Premium RON 88 dan Pertamax Ron 92 yang menghasilkan Premix 90. Jenis ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat kelas menengah ke atas yang seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi.
"Harganya di tengah-tengah, tidak terlalu mahal juga negara tidak terlalu berat mensubsidi BBM, jadi masyarakat itu punya pilihan, tidak perlu lah pakai sanksi-sanksi segala," katanya.
Dari sisi harga, tambah Widjajono pemerintah masih bisa mensubsidi untuk jenis Premix 90. Namun, subsidinya tidak terlalu besar dibandingkan subsidi premium saat ini di mana pemerintah harus memberikan subsidi sebesar Rp 4.000 per liter.
(mdk/oer)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terungkap, Ini Pentingnya Gunakan BBM RON Tinggi Termasuk di Mobil LCGC
BBM dengan oktan tinggi seperti Pertamax series juga bisa merawat mesin dan menghindarkan dari kerusakan.
Baca SelengkapnyaKabar Gembira, Harga BBM Pertamax Tak akan Naik Hingga Juni 2024
Pertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM Apresiasi Pertamina karena Optimalkan Layanan Jelang Nataru 2024
Menteri ESDM berdialog dengan manajemen dan pekerja Pertamina dan melihat langsung kesiapan Kilang Cilacap.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaPerempuan di Malang Ditangkap Setelah Kemas Ulang Beras Subsidi Jadi Beras Premium
EH sudah ditahan dan terancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaBPOM Semarang Temukan Takjil Mengandung Formalin dan Zat Rhodamin
Para pedagang hanya diedukasi dan diingatkan agar tak mengulangi perbuatanya.
Baca SelengkapnyaWamen BUMN: Beras Bulog Bebas Kutu dan Tidak Pecah-Pecah, Sudah Setara Beras Premium
"Itu beras SPHP kualitasnya tidak beda dengan beras premium. Itu yang perlu kita sosialisasikan," kata Wamen BUMN.
Baca SelengkapnyaKonsumsi Pertalite dan Pertamax Bakal Naik 11 Persen di Lebaran 2024
Lonjakan ini terjadi seiring lonjakan permintaan dua jenis BBM saat lebaran.
Baca SelengkapnyaBBM di Jalur Krusial Aman, Pemudik Kehabisan Bensin saat Arus Balik Bisa Manfaatkan Layanan Ini
PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di jalur-jalur krusial arus balik Idulfitri 2024.
Baca Selengkapnya