Merdeka.com - Setelah Badan Pelaksana KegiatanUsaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dibubarkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya gugatan untuk membubarkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Namun, saat ini pemerintah masih belum mempunyai rencana terkait gugatan tersebut. Masa depan BPH Migas pun belum bisa diprediksi. "Aduh, kalau menurut saya kita tidak boleh menduga-duga yang belum pasti (BPH Migas bubar). Kita jalanin saja dulu deh, ini (Bubarnya BP Migas) aja belum selesai-selesai, ada lagi satu mau digugat," ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita Legowo kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/11) malam.

Menurut Evita, gugatan tersebut tidak pernah terduga sama sekali. Seperti gugatan yang akhirnya berujung pada pembubaran BP Migas. "Menurut saya, sebenarnya ini adalah hal yang tidak diduga-duga," tegasnya.

Seperti diketahui, belum sepekan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan pasal-pasal yang menjadi dasar hukum keberadaan Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dalam Undang Undang Migas tahun 2001. Setelah keputusan itu, salah satu anggota Hakim MK mengatakan telah terdapat satu gugatan judicial review lagi mengenai UU tersebut.

Adalah Ugan Gandar yang mengaku sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menjadi wakil pihak yang mengajukan judicial review mengenai Undang Undang Migas kepada MK.

Dalam surat pengujian materi UU Migas yang diperoleh merdeka.com, FSPPB mengajukan uji materi pasal-pasal yang berkaitan dengan BP Migas dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Khusus untuk keberadaan BPH Migas, FSPPB menganggap lembaga tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam permintaan uji materiilnya, FSPPB mengatakan BPH Migas bertentangan dengan pasal 28D Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

"Bahwa keberadaan BPH Migas justru mengakibatkan tidak jelasnya siapa pihak penanggung jawab dalam berbagai persoalan terkait hilir seperti kelangkaan BBM, kuota BBM terlampau dan pengaturan pasar BBM.Dalam prakteknya, apabila terjadi masalah kelangkaan BBM, ledakan Elpiji maka terjadi saling lempar tanggung jawab antara BPH Migas dan Ditjen Migas ataukah Pertamina. Sehingga berakibat terhadap kebingungan publik tentang siapa yang harus bertanggungjawab dengan banyaknya institusi yang ada," tulis FSPPB dalam permohonan uji materiil kepada MK.