Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir meninjau operasi pasar tambahan yang dilakukan PPTN di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, Sabtu (8/1). Dia menyebut operasi pasar ini dilakukan sesuai yang arahan Presiden Joko Widodo dengan target 1,2 miliar liter minyak goreng.

"Sesuai yang sudah diarahkan bapak presiden makanya Kementerian BUMN dan PTPN melakukan operasi pasar tambahan yang di mana dari target 1,2 miliar liter kita juga akan kontribusi sebagian dari itu, tapi produk mereknya berbeda nanti," ujarnya.

Menteri Erick menyebut, saat ini anak usaha Holding Perkebunan, PT Industri Nabati Lestari (INL), tengah mengembangkan produksi turunan CPO. Dia menyampaikan kemasan sederhana INL ini baru dikembangkan saat harga minyak melambung tahun lalu.

"Kita pakai brand INL karena ini khusus brand ekonomis (value for money)," ungkapnya.

Matan Bos Inter Milan itu menambahkan, harga minyak INL sesuai harapan pemerintah yakni Rp14 ribu per liter yang tersedia dalam dua kemasan yakni 450 ml dan 900 ml. BUMN harus memanfaatkan momentum dengan mulai mengenalkan kemasan sederhana khusus untuk pasar tradisional dengan brand INL.

"Untuk sementara akan beredar wilayah Medan dan Sumut dulu," ucapnya.

Mulai Januari 2022, BUMN telah memiliki tiga produk minyak dengan segmentasi berbeda yakni Nusakita 100 persen price index dari market leader (bimoli), Salvaco (92-95 persen price index bimoli), dan kemasan sederhana INL 88 sampai 90 persen price index market leader/bimoli.

"Kapasitas mesin pengemas baru mulai kita investasi tahun ini dan akan berkembang terus sampai 2023," katanya.

Minyak Goreng Murah Beredar Selama 6 Bulan

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menyediakan minyak goreng dengan harga eceran Rp 14.000 per liter di tingkat konsumen. Minyak goreng murah ini akan disediakan pemerintah selama 6 bulan ke depan.

"Harga minyak goreng untuk masyarakat sebesar Rp 14.000 per liter di tingkat konsumen dan berlaku di seluruh Indonesia," kata Airlangga dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (5/1).

Selama 6 bulan pemerintah akan menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng untuk masyarakat. Selisih harga jual minyak goreng tersebut akan disubsidi pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Anggaran untuk menutup selisih harga ditambah PPN sebesar Rp 3,6 triliun," kata dia.