Erick Thohir: Tidak Semua Penyewaan Pesawat Garuda Indonesia Terindikasi Korupsi
Merdeka.com - Menteri BUMN, Erick Thohir menegaskan bahwa tak semua sistem sewa pesawat Garuda Indonesia terindikasi korupsi. Meskipun saat ini ada dugaan awal korupsi di pengadaan pesawat jenis ATR 72-600.
"Kita juga nggak boleh istilahnya langsung menyebut semua penyewaan pesawat terbang di Garuda Indonesia itu korupsi, nggak boleh," kata Erick Thohir dalam konferensi pers CXO Media, Rabu (12/1).
Menurut Erick Thohir, harus ada pemisahan mana yang benar-benar terindikasi korupsi sesuai hasil audit atau yang memang menyewa kemahalan karena kebodohan perusahaan.
Di sisi lain, Erick Thohir tidak menyebutkan dengan pasti berapa kerugian negara akibat dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600. Sebab, itu bukan merupakan kewenangannya.
"Di audit investigasi ada tulisannya, tapi saya kan nggak boleh ngomongin, tapi kalau kita lihat nggak boleh lihat sepotong-sepotong. Jadi kan kita mesti melihat secara menyeluruh," ucapnya.
Kemungkinan Indikasi Lain
Di sisi lain, Erick menyebut masih ada kemungkinan pesawat terbang di Garuda Indonesia yang terindikasi dugaan korupsi, selain penyewaan pesawat jenis ATR 72-600.
"Yang kemarin kita berikan ATR 72-600. Kalau ditanya Apakah jenis pesawat lain terindikasi kemungkinan itu ada. Kan dulu awalnya diselidiki mengenai Airbus dan mesinnya Rolls-Royce itu," kata Erick.
Selanjutnya, jika dilihat secara konteks menyeluruh, terdapat perbandingan antara industri atau penerbangan Indonesia dengan negara lain. Di mana harga penyewaan pesawatnya menarik untuk dilihat.
Di mana bunga sewa pesawat Garuda Indonesia mencapai 28 persen dari rata-rata bunga sewa di pasar global yang hanya menyentuh 8 persen saja.
"Ketika biaya sewa pesawatnya itu jauh lebih mahal dari negara-negara lain itu 28 persen, global 8 persen, berarti ada 20 persen (beda). Nah kalau itu kemahalan," ujarnya.
Sebenarnya hal yang wajar jika bunga sewa pesawat mahal apabila fasilitas di dalam pesawatnya juga mumpuni, misalnya tempat duduk, hingga dapurnya bagus.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick Thohir menyebut, pelaporan dua Dapen ke Kejagung tersebut terkait dengan persoalan korupsi.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Erick menyebut ada 8, namun kemudian dia meralatnya dengan menyebut ada 6 BUMN.
Baca SelengkapnyaErick menyampaikan, penggabungan ketujuh perusahaan ini merupakan bentuk dari perbaikan tata kelola BUMN Karya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN tersebut lantaran secara bisnis sudah tidak mampu lagi bersaing.
Baca SelengkapnyaProses pembayaran gaji yang tak utuh ini telah dikomunikasikan langsung kepada perwakilan karyawan PTDI.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga sempat meminta saran kepada Erick Thohir terkait privatisasi BUMN, termasuk menjual hotel-hotel BUMN.
Baca SelengkapnyaErick menilai keputusan Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina mendukung Ganjar merupakan bentuk demokrasi.
Baca Selengkapnyakebijakan tersebut tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Performa pegawai BUMN bisa menjadi lebih rendah.
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN kaji opsi paling memungkinkan mendatangkan investor baru untuk perusahaan ini.
Baca Selengkapnya