Erick Thohir: Pendapatan BUMN Rp210 Triliun, 76 Persennya Disumbang 15 Perusahaan

Senin, 2 Desember 2019 12:54 Reporter : Merdeka
Erick Thohir: Pendapatan BUMN Rp210 Triliun, 76 Persennya Disumbang 15 Perusahaan Erick Thohir di rapat bersama Komisi VI DPR. ©2019 Liputan6.com/Athika Rahma

Merdeka.com - Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut bahwa pendapatan perusahaan BUMN secara keseluruhan saat ini menyentuh angka Rp210 triliun. Meski demikian, ternyata 76 persennya disumbangkan dari 15 perusahaan saja, dari total 142 BUMN yang berdiri.

"Bagaimanapun, mengatur dan memanage 142 BUMN memang hal yang unik dan tidak mudah. Dari pendapatan Rp210 triliun, 76 persennya berasal dari 15 perusahaan saja," ujar Erick dalam pemaparannya di rapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (2/12).

Posisi ini, menurut Erick bukan sebuah prestasi. Erick juga tidak ingin agar pendapatan BUMN selalu mengandalkan 15 perusahaan tersebut.

"Tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Perbankan saja nasibnya tidak tahu 10 tahun ke depan akan bagaimana, kalau sudah ada e-payment dan lain-lain," tutur Erick.

Oleh karenanya, Erick akan melakukan antisipasi dan dicari jalan keluarganya agar posisi keuangan seluruh kementerian BUMN bisa merata dan sehat.

"Nah ini, bagaimana strategi jangka menengah hingga jangka panjangnya, kami bukan hanya menyelesaikan tugas tapi bagaimana membangun fondasi, agar ke depan siapapun yang menjalankan bisa ikut transparan," tutup Erick.

1 dari 1 halaman

Menteri BUMN Rapat dengan DPR Setelah Dicekal 4 Tahun

rapat dengan dpr setelah dicekal 4 tahun rev1

Menteri BUMN, Erick Thohir menghadiri langsung rapat kerja (raker) perdana dengan DPR RI yang sebelumnya sempat terputus dan tidak dihadiri langsung oleh Menteri BUMN selama empat tahun terakhir.

Agenda rapat kerja perdana Menteri BUMN dengan DPR RI tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi VI pada Senin (2/12) pukul 10.00 WIB. Demikian dikutip dari Antara.

Rapat kerja perdana antara Erick Thohir dengan Komisi VI DPR RI membahas agenda penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Milik negara Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Sebelumnya hubungan komunikasi Menteri BUMN periode sebelumnya dengan Komisi VI DPR sempat terganggu sehingga pada beberapa kali Rapat Kerja DPR dengan Kementerian BUMN diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pencekalan tersebut bermula dari hasil Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang dibentuk oleh DPR RI, pada akhir Desember 2015.

Salah satu butir hasil pansus itu merekomendasikan ke Presiden Jokowi agar memberhentikan Menteri BUMN tersebut dari posisi Menteri BUMN dan melarangnya mengikuti segala rapat di DPR.

Belakangan, Komisi VI melunak dan merekomendasikan pencabutan surat pencekalan kepada pimpinan DPR saat itu namun hingga kini belum mendapat respons. [idr]

Baca juga:
Pemerintah Alokasikan PMN ke 7 BUMN Rp17,73 T di 2020, ini Besaran Penerimanya
Menteri Sri Mulyani Sayangkan 7 BUMN Masih Rugi Usai Diberikan PMN
Erick Thohir, Menteri BUMN Rapat Perdana dengan DPR Setelah Sempat Dicekal 4 Tahun
Perum Jamkrindo Incar Laba Rp751 Miliar di 2020
Strategi PLN Dorong Hidup Ramah Lingkungan di Indonesia
Bidik Pekerja Migran, BTN Fokus Garap Ladang Low Cost Funding

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini