Merdeka.com - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut akan mengubah konsep super holding menjadi subholding. Hal ini disampaikan Erick dalam pemaparan di Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Nanti urusan super holding diubah menjadi sub holding yang fokus pada unit usaha," ujarnya.

Erick mencontohkan PT Pelindo. Nantinya, PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III dan PT Pelindo IV tidak akan dijadikan super holding, namun dibagi berdasarkan fungsi usahanya.

"Misalnya Pelindo I, II, III, IV itu apakah akan dibagi berdasarkan pelabuhan peti kemas, pelabuhan curah cair dan sebagainya. Tidak berdasarkan regional, nanti akan jadi kanibal-kanibal juga," tutur Erick.

Dirinya juga mencontohkan pelabuhan Benoa di Bali yang menurutnya kontraproduktif, sehingga dirinya langsung memutuskan untuk dilakukan relayout, bersama dengan Gubernur Bali I Wayan Koster dan pihak lainnya.

"Konsolidasi ini harus terjadi, bagaimana mau sukses Bali kalau nggak ada konsolidasi," ujarnya.

Super Holding BUMN

Ekonom Indef Enny Hartati berbicara soal nasib Kementerian BUMN yang dinilai akan digantikan dengan kehadiran super holding BUMN, di periode II Jokowi. Menurutnya, kehadiran kementerian saat ini tampak membatasi gerak badan usaha milik negara yang sesungguhnya membutuhkan fleksibilitas lebih.

"Pemerintah punya konsep yang namanya holding, dan itu yg sesuai dengan kebutuhannya kalau emang lebih efisien merger vertikal atau horisontal (dengan BUMN)," kata Enny saat diskusi polemik, di Resto d'Consulate, Jakarta, Sabtu (6/7).

Melalui super holding, lanjut Enny, perusahaan yang merupakan BUMN ini akan memiliki blue print dari arah bisnis mereka masing-masing. Tapi tentu kepentingan dan aturannya masih diawasi sebagai agent of development negara melalui beleid BUMN.

"Jadi aturan mengenai UU BUMN, sehingga paling utama esensi kinerja BUMN tetap agent of development, tapi tidak membutuhkan aturan birokrasi (kementerian) seperti sekarang," terang Enny.

Sorotan Enny terhadap kementerian BUMN memang bukan hal baru. Satu dari 34 kementerian di era Jokowi ini kerap dikritisi pengamat dan pemerhati ekonomi.

"Ini sudah lama dikritisi karena dinilai keberadaannya tidak pas. Sekarang yang kita butuhkan dalam perekonomian ini untuk mengakselerasi peningkatan. Karena jika hanya tumbuh atau stuck di 5% maka tak ada peningkatan, itu hanya mengikuti pertumbuhan natural saja," kritis dia.

Soal wacana tak penghapusan kementerian BUMN dan digantikan Holding, sempat disinggung Menteri BUMN Rini Soemarno. Dia mengatakan, bahwa super holding lah yang akan menggantikan kementerian binaannya tersebut.

"Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada super holding," kata Rini di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin 15 April 2019.

Menurut dia, super holding BUMN akan menyerupai Temasek Holdings dari Singapura dan Khazanah Nasional dari Malaysia. Meski tak ada lagi Kementerian BUMN, namun monitoring tetap dikontrol langsung oleh pemerintah. "Jadi nanti kalau super holding juga langsung ke Presiden."

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com