Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI. Dalam rapat tersebut, dia mengusulkan pagu indikatif Kementerian BUMN TA 2022 sebesar Rp208,2 miliar dan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp33,34 miliar.

"Saya ingin menyampaikan mengenai pagu indikatif Tahun Anggaran 2022 Kementerian BUMN, di mana sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 29 April 2021 bahwa pagu indikatif TA 2022 Kementerian BUMN ditetapkan Rp208,2 miliar," kata Erick Thohir di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (3/6).

Menurutnya, pagu indikatif tersebut lebih rendah dari pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp244,8 miliar atau 85,06 persen. Kalau melihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan tahun 2022, anggaran Kementerian BUMN terus mengalami penurunan.

"Adapun kalau kita melihat dari pagu indikatif TA 2022 Rp208,2 miliar ini menjadi dua program yakni pertama program dukungan sebesar Rp152,9 miliar dan program pengembangan serta pengawasan Rp55,3 miliar," imbuhnya.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun depan ada empat program yakni pembina dan pengawas BUMN yang profesional, memaksimalkan kontribusi BUMN, mewujudkan kemandirian dan korporatisasi BUMN, serta peningkatan keunggulan dan daya saing BUMN.

Adapun pada program peningkatan keunggulan dan daya saing BUMN beberapa di antaranya adalah peningkatan pasar BUMN ke luar negeri, inovasi yang bernilai strategis, dan program hilirisasi yang dijalankan BUMN.

"Pada hari ini, Kamis (3/6) kami juga ingin mengusulkan kepada Komisi VI DPR RI, bila dimungkinkan mohon ada penambahan anggaran sebesar Rp33,34 miliar. Adapun kalau kita melihat, sebagai catatan terbesar memang gedung Kementerian yang kami tempati sudah cukup tua. Karena itu kami mengusulkan adanya tambahan perbaikan di gedung," ujar Menteri BUMN tersebut.

Tambahan anggaran tersebut juga rencananya diperuntukkan untuk pembangunan aplikasi Project Management Office dan Portofolio Management sebesar Rp8,2 miliar.