Ekonomi Mulai Pulih Jadi Alasan Konsumsi Pemerintah Negatif di Semester I-2022

Selasa, 9 Agustus 2022 15:39 Reporter : Anisyah Al Faqir
Ekonomi Mulai Pulih Jadi Alasan Konsumsi Pemerintah Negatif di Semester I-2022 Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Realisasi konsumsi pemerintah pada semester I-2022 mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama pada 2 tahun sebelumnya. Padahal komponen belanja pemerintah menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional.

Konsumsi belanja pemerintah pada kuartal I-2022 mengalami kontraksi -7,59 persen (yoy). Sedangkan di kuartal II-2022 tumbuh negatif 5,24 persen (yoy).

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan tingkat konsumsi rumah tangga pada tanggal 2020 tumbuh negatif karena kebijakan pembatasan aktivitas. Pertumbuhan investasi juga mengalami kontraksi, sehingga belanja pemerintah harus dipercepat untuk menahan perlambatan ekonomi.

"Kalau belanja pemerintah juga negatif, kontraksi yang terjadi akan lebih dalam dibandingkan -2 persen (pertumbuhan ekonomi 2020)," kata Suahasil dalam Talkshow bertajuk: Laju Pemulihan RI Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global, Jakarta, Selasa, (9/8).

Saat ekonomi bergerak lamban, pemerintah menggunakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk menggerakkan ekonomi. Sehingga ketika ekonomi sudah tumbuh lebih baik sekarang, intensitas penggunaan APBN dikurangi.

"Jadi memang kalau dibandingkan dengan tahun lalu belanja negara memang luar biasa tingginya," kata dia.

Menurunnya belanja pemerintah sebagai upaya untuk menurunkan defisit APBN tahun ini. Sehingga APBN bisa kembali sehat dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi krisis yang bisa terjadi di masa depan. Apalagi saat ini ekonomi global tengah dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi.

"Mengurangi defisit untuk siap-siap menghadapi tantangan yang lain," kata dia.

Di sisi lain kontribusi belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 15 persen, sisanya 85 persen ditopang dunia usaha dan masyarakat umum seperti rumah tangga dan produsen. "Pengeluaran pemerintah kontribusinya 15 persen dari PDB, 85 persen ini dibentuk dunia usaha," kata dia.

Sehingga peran APBN kali ini hanya untuk mendorong dan memastikan harga-harga tetap stabil. Dengan begitu investasi bisa tumbuh karena biaya energi tetap stabil.

"Makanya fundamentalnya dijaga dengan menjaga harga dan daya beli masyarakat. Kita ingin daya beli masyarakat ini terdistribusi dengan baik," kata dia.

Adapun strategi yang disiapkan dengan membiarkan APBN defisit tapi tetap terkendali. Mengingat dalam kacamata ekonomi riil tengah terjadi kenaikan inflasi. Di sisi lain APBN sedang menikmati windfall dari kenaikan harga komoditas. Besarnya anggaran yang masuk ini berpotensi mengurangi defisit APBN yang ditetapkan tahun ini 3,9 persen.

Ini juga diiringi berbagai indikator yang kian membaik. Semisal konsumsi rumah tangga, kinerja sektor transportasi, investasi hingga kinerja perbankan yang makin naik. "Jadi karena yang lain naik sendiri. Namanya belanja pemerintah akan tetap positif dengan defisit 3,9 persen dari PDB,ini cara menuju kita APBN lebih sehat," tuturnya. [azz]

Baca juga:
Wamenkeu Ingatkan APBN Tak Bisa Lama jadi Penahan Kenaikan Inflasi
Strategi Pemerintah Cegah Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak Saban Tahun
Sri Mulyani Prediksi Pendapatan Pajak dari Ekspor Komoditas Rp279 Triliun di 2023
Jokowi Minta Semua Proyek Selesai 2023 agar TaK Ganggu Proses Pemilu
Jokowi Minta Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen, Fokus Anggaran Pemilu & IKN
Jokowi Minta APBN 2023 Siap Hadapi Gejolak Ekonomi Kemungkinan Lebih Parah dari 2022

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini