Merdeka.com - Ekonom sekaligus Mantan Staf Khusus Wakil Presiden, Wijayanto Samirin menyangsikan kemampuan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyediakan lapangan kerja dalam waktu dekat. Sebab, kemampuan birokrat saat ini dianggap masih belum tanggap dalam membuat aturan turunan.

"Yang saya khawatirkan adalah sudah dibuka pintunya, ekspektasi tinggi sekali, regulasi yang lama sudah dipandang tidak berlaku, tetapi regulasi implementasi itu belum tersedia," ujar dia dalam webinar bertajuk Pekerja dan UU Cipta Kerja, Sabtu (10/10).

Menurut Wijayanto, kemampuan kelompok birokrat saat ini masih belum tanggap dalam menyusun berbagai aturan turunan. Hal ini tercermin dalam program 16 paket ekonomi, pengadaan online single submission (OSS) yang terbentur birokrasi, termasuk UU Cipta Kerja.

"Proses di birokrasi ini masih sulit, selama belum meng-address masalah di birokrasi. Ini (UU Cipta Kerja) akan sulit juga," terangnya.

Terlebih, dia mencatat, untuk implementasi sebagian UU anyar ini membutuhkan banyak aturan turunan. "ada 40 aturan turunan yang bakal dikejar penyelesaiannya dalam sebulan, terdiri dari 35 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres)," tambahnya.

Oleh karena itu, dia meyakini apabila UU Cipta Kerja yang harapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah tinggi justru akan dihadapkan pada kondisi sulit. Menyusul birokrasi masih berpotensi menjadi momok bagi implementasi UU kontroversial itu.

"Banyak regulasi yang lama sudah dipandang tapi tidak berlaku. Apalagi ini (UU Cipta Kerja) regulasi implementasinya itu belum tersedia," tandasnya.

Jokowi Yakin UU Cipta Kerja Sediakan Lapangan Kerja

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Undang-undang Cipta Kerja dibuat bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Dia mengatakan setiap tahun sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru masuk ke pasar kerja sehingga dibutuhkan lapangan kerja yang baru dan mendesak.

Apalagi kata Jokowi di tengah pandemi Covid-19. Dia merinci terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak covid-19. Kemudian sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah dan 39 persen berpendidikan sekolah dasar.

"Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa barat, Jumat (9/10).

Kemudian Jokowi juga menjelaskan dalam UU tersebut juga dapat mempermudah masyarakat. Khususnya mikro kecil yang akan membuka usaha. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit pun dipangkas.

"Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi hanya pendaftaran saja, sangat simple. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah tidak ada lagi pembatasan modal minimum, pembentukan koperasi juga dipermudah jumlahnya 9 orang saja," ungkap Jokowi.

Jokowi pun berharap dengan adanya UU tersebut makin banyak koperasi yang ada di Indonesia. Sementara itu, UMK yang bergerak di sektor makanan dan minum sertifikasi halalnya pun akan dibiayai pemerintah alias gratis.

"UMK yang bergerak di sektor makanan dan minuman sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah artinya gratis," jelas Jokowi.