Merdeka.com - Ekonom Tony Prasetiantono melihat program perlindungan sosial yang sudah digulirkan Presiden Joko Widodo belum mampu menjaga daya beli masyarakat jelang penaikan harga BBM subsidi. Soalnya, program berwujud Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera itu masih bernilai kecil.

"Jujur, saja saya belum melihat ini cukup nendang dari sisi magnitude. Ketika angkanya sampai Rp 100 triliun itu baru nendang , itu akan memberikan purchasing power," kata Tony merupakan komisaris independen PermataBank, Jakarta, Rabu (12/11).

Ibarat sepakbola, lanjut Tony, tiga kartu "sakti" Jokowi hanya memberikan perkuatan di lini belakang. "Hanya sekedar defense. Kalau pemain bola yang penting tidak kebobolan, belum bisa menggolkan."

Lalu, bagaimana membuat program perlindungan sosial yang "nendang"? Menurut Tony, itu harus sepenuhnya berasal dari realokasi anggaran subsidi BBM. Semisal, Anggaran subsidi BBM saat ini sekitar Rp 250 triliun harus direalokasi ke proyek infrastruktur dan program bantuan langsung dengan proporsi sama.

"Itu baru dasyat, baru nendang, tapi takutnya menimbulkan moral hazard, orang jadi malas," katanya.

Dia menambahkan, daya beli masyarakat miskin bakal meningkat ketika setiap keluarga disuntik bantuan Rp 800 ribu per bulan. Asumsinya, sekitar 100 juta orang miskin memiliki penghasilan USD 1,25 per orang.

"Tentu saya tidak merekomendasikan itu begitu saja. Seperti yang terjadi di Yunani (ekonominya kolaps) karena orang miskin, pengangguran dan pensiunan, diberi skema (perlindungan sosial) yang sangat baik."