Merdeka.com - Pemerintah akan menambah anggaran untuk bantuan sosial (bansos) senilai Rp39,19 triliun. Penambahan dana bantuan ini ditujukan untuk masyarakat yang terkena dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudishtira mengatakan bahwa dengan adanya tambahan maka total anggaran perlindungan sosial menjadi Rp187 triliun selama masa PPKM. Bhima menilai jumlah tersebut sangat kecil walaupun sudah ditambah, sebab hanya 1,1 persen dari PDB nasional.

"Akibat kecilnya anggaran perlindungan sosial membuat efektivitas PPKM relatif rendah. Seperti bansos tunai untuk 10 juta keluarga itu Rp300.000 per bulan sangat kecil sekali, sedangkan indikator garis kemiskinan saja sudah Rp472.000 per Maret," Ujar Bhima kepada Merdeka.com, Kamis (5/8).

Menurut dia, seharusnya satu keluarga dengan tiga anggota bisa mendapatkan bansos minimal Rp1 juta agar keluarga yang miskin bisa bertahan hidup di tengah penerapan PPKM.

"Karena sulit juga membuat warga berdiam di rumah kalau bantuannya saja sedikit," katanya.

Penyaluran Terlambat

Di lain hal, Bhima menyebut pemerintah juga cukup terlambat mencairkan bansos corona. Sebab, pengumuman perpanjangan PPKM di berlakukan, tetapi pencairan bansos cair baru saja dilakukan, termasuk tambahan anggarannya.

Sebelumnya, pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Detilnya, meliputi pemberian beras bulog sebanyak 10 kg untuk 18,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan sosial tunai untuk 10 juta KPM sebesar Rp300.000 per bulan per keluarga, Pemberian bantuan sebesar Rp200.000 per bulan selama 12 bulan untuk 18,8 juta pemegang kartu Sembako.

Tambahan anggaran untuk Kartu Prakerja senilai Rp10 triliun, subsidi listrik Rumah Tangga untuk 450V dan 900V diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021, perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru/dosen selama 6 bulan dan subsidi abonemen listrik diperpanjang sampai Desember 2021.

Reporter Magang: Mutiara Syafira