Merdeka.com - Indonesia tercatat masih mengimpor tembakau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan, angka impor ini terbilang cukup besar. Diperlukan kebijakan tegas agar impor tembakau secara perlahan dikurangi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2012 impor tembakau tembus hingga 151 ribu ton. Kemudian di 2013 mencapai 135 ribu ton, kemudian 2014 impor tembakau mencapai 111 ribu ton. Adapun pada 2015 impor tembakau mencapai 81 ribu ton, dan di 2016 tercatat impor tembakau 91 ribu ton.

Ekonom senior Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora menyebut, dinamika penguasaan impor tembakau dapat diibaratkan sebagai '7th-phase of trickle down effect' (fase ke 7 dari dampak negatif) yang harus ditanggung bangsa Indonesia akibat politik dagang internasional yang dijalani selama ini.

"Pada fase pertama hingga ke enam, kita semua telah membiarkan industri tembakau kita dihancurkan oleh isu bahaya merokok, membiarkan petani tembakau kita dilemahkan oleh pelaksanaan rezim pajak progresif tembakau, membiarkan runtuhnya industri rokok kita, hingga membiarkan industri rokok kita diakuisisi oleh negara asing yang jadi pesaing kita," jelas Ricky, saat dihubungi media, Selasa (20/6)

Ricky menambahkan, pada fase ke 7 ini, asing bukan saja sedang ingin melumpuhkan para petani tembakau, melainkan juga sedangan secara sistematis membunuh petani tembakau Tanah Air.

Semua itu, kata Ricky, berbagai peringatan atau warning bahaya itu mestinya sangat mudah dipahami oleh para akademisi. Sayangnya banyak akademisi bukan saja tidak mempunyai integritas kebangsaan, melainkan jadi kepentingan asing dalam melumpuhkan kepentingan Indonesia sembari menerima dana-dana asing.

"Selama rezim pemerintah yang berjalan masih di kelililingi para mafia rente, maka pemerintah akan selalu plintat-plintut dan tidak akan pernah menyadari semua bahaya itu," tegasnya.

Tak hanya terkait tembakau, Ricky bahkan menyentil ambisi Pemerintah Jokowi membangun infrastrukur secara serentak melalui skema utang dan konsesi pada asing. Menurutnya, ini hanya memberi kepastian manfaat jangka pendek bagi kontraktor dan supliernya.

Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, nilai ekonomi infrastruktur yang dibangun masih sangat diragukan.

"Jika dikaitkan dengan dinamika tersebut, maka semua petani tembakau perlu bersiap-siap untuk terpaksa menjual lahan mereka atas berbagai skenario okupansi yang sangat tidak bermoral melalui banyak pihak," pungkas Ricky.