Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut sebanyak 94 persen barang-barang yang dijual di situs jual beli daring (online) adalah produk China.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hendrik Tio, mengatakan perdagangan di e-commerce pada dasarnya adalah media baru penjualan dari yang sudah ada di offline. Baik itu produk lokal maupun impor.

"Bahwa lebih banyak produk impor yang terjual di e-commerce itu alamiah terjadi. Oleh karenanya yang perlu ditinjau justru bagaimana situasi produk impor di pasar offline karena sebelum ada e-commerce seperti hari ini pun, produk impor sudah ada di warung, pasar, departemen store, bahkan mal," katanya kepada Merdeka.com melalui pesan singkat, Rabu (10/1).

Hal senada juga diutarakan oleh pengamat e-commerce, Daniel Tumiwa. Dikatakan Daniel, e-commerce merupakan cerminan dari perdagangan secara konvensional. Perbedaannya hanya memanfaatkan teknologi untuk bisa menghasilkan kemudahan dan keuntungan.

Di sisi lain, tak bisa dipungkiri bahwa barang-barang yang berasal dari China begitu diminati oleh masyarakat Indonesia. Baik dari sisi kualitas maupun harga yang ditawarkan. Sehingga wajar bila terjadi permintaan dari pasar. Keadaan semacam ini terjadi jauh sebelum boomingnya e-commerce di negeri ini.

"Jadi jangan dikaitkan langsung dengan e-commerce. Sebelum ada e-commerce, ada ITC. 90 persennya barang-barangnya juga berasal dari China. Intinya adalah konsumen negeri ini suka dengan barang-barang China karena harga dan produk yang cukup berkualitas," jelasnya.

Sementara dari segi aturan, lanjutnya, pemerintah sendiri memberlakukan barang-barang yang bernilai di bawah USD 100 bebas masuk ke Indonesia. Alias tanpa bea masuk.

Aturan ini pada akhirnya dimanfaatkan oleh para pedagang. Membawa barang-barang murah dan cukup berkualitas untuk diimpor.

"Maka siapapun yang membuka usaha, online ataupun offline akan bergerak memanfaatkan aturan itu. Karena aturan tersebut dianggap sebagai insentif. Sebagai pedagang tentunya ingin mendapatkan untung yang besar. Alhasil, mereka pun mencari barang-barang dari luar yang dijual murah kemudian diimpor," terang dia.

Untuk meminimalisir membludaknya barang-barang dari China, kata Daniel, peran UKM sangat dibutuhkan. Terlebih soal harga dan kuantitas yang dihasilkan tanpa mengesampingkan kualitas. Harus diakui, kekurangan UKM di negeri ini adalah soal produksi barang yang cenderung kurang konsisten.

Misalnya saja, ketika ada pembeli yang menginginkan barang dagangannya dalam jumlah besar. Namun, UKM tak bisa memenuhi permintaan itu karena persoalan kapasitas produksi.

Daniel pun mendorong agar pemerintah menjadikan UKM-UKM negeri ini bisa berubah menjadi IKM atau Industri Kecil Menengah. Tujuannya supaya mampu bersaing dengan barang-barang dari China.

"Di China UKM sudah mulai 20 tahun yang lalu, kemudian bertransformasi menjadi IKM. Jadi wajar akibatnya barang-barang yang dijual pun kebanyakan dari China," jelasnya.