Merdeka.com - Setelah dibubarkannya Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas), Dewan Perwakilan Rakyat merasa kurang setuju dengan adanya wacana yang menyebutkan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang khusus mengurusi sektor hulu migas Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, jika dibentuk BUMN baru, maka BUMN tersebut di bawah Undang-undang BUMN yang saat ini dinilai masih kacau.

"Kalau kita bikin dia BUMN murni seperti Pertamina, mereka harus tunduk pada Undang Undang BUMN, nah UU BUMN ini masih kacau," ujar Satya kepada wartawan di Jakarta Kamis (22/11).

Sejauh ini, gagasan opsi membentuk BUMN baru sebagai pengganti BP Migas makin kuat. Sebab, Satuan Kerja Sementara Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKSP Migas) yang berada di bawah Kementerian ESDM juga dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) merasa keberatan jika tugas dan fungsi BP Migas dikembalikan ke Pertamina seperti dulu sebelum lahirnya BP Migas.