Merdeka.com - Lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali diterpa isu tak sedap. Salah satu anggota dewan terhormat bersama pengusaha disebut telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla soal perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia.

Melihat ke belakang, bukan kali ini saja DPR diterpa isu miring. Tahun 2012 silam, lembaga terhormat ini juga diterpa masalah yaitu dengan Dahlan Iskan yang kala itu merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada saat itu, Dahlan mendapat laporan dari anak buahnya bahwa mereka telah dipalak oleh DPR. Beberapa anggota DPR diduga meminta jatah kepada BUMN jika ingin diberikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Dahlan kala itu mendapat laporan dari Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines, Rudy Setyopurnomo dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Ismed Hasan PUtro.

"Saya sudah tanya, Rudy tetap pada pendiriannya yang mengatakan rapat ada (DPR dan Direksi Merpati) dan bahwa yang hadir tersebut menanyakan tentang komitmen. Nggak ada perubahan. Sebelumnya pak Rudy juga tidak pernah bilang terjadi pemerasan," ungkap Dahlan ketika ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (30/11).

Menurut Dahlan, istilah yang pernah dikatakannya adalah istilah meminta jatah. Dia juga membantah pernah menyebut istilah pemalak.

Mengenai komitmen yang dikatakan Rudy, lanjut Dahlan, adalah komitmen bahwa Merpati sebelumnya pernah membayarkan Rp 5 miliar kepada DPR dari total komitmen yang sebelumnya dijanjikan Rp 18 miliar.

"Sudah dibayar Rp 5 miliar dan itu Rudy mengatakan seperti itu juga di BK (Badan Kehormatan). Nggak pernah dia sebut memalak, tetapi dia ngomongnya anggota dewan itu meminta komitmen (sisanya) karena sudah dibayar Rp 5 miliar," jelasnya.

Berangkat dari pernyataan Dahlan ini, anggota DPR sempat kebakaran jenggot dan memburu Dahlan Iskan. "Yang dimintai jatah itu BUMN yang menerima PMN tahun 2012 bukan 2013," tambah Dahlan.

Kasus ini berjalan cukup lama dan akhirnya Dahlan Iskan bersama anak buahnya dipanggil Badan Kehormatan (BK) DPR.