DPR tak heran Jokowi buka keran impor beras

Sabtu, 21 Maret 2015 14:04 Reporter : Angga Yudha Pratomo
DPR tak heran Jokowi buka keran impor beras Jokowi menanam padi di kalimantan. ©Setpres RI/agus s

Merdeka.com - Lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 seolah mengisyaratkan menyerahnya Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi dengan kondisi pangan dalam negeri. Walau tetap berambisi mewujudkan swasembada pangan, pemerintahan Jokowi membuka kembali pengadaan beras impor dalam kondisi tertentu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron tidak heran dengan langkah yang diambil pemerintahan Jokowi. Bahkan dia sudah memprediksi keran impor beras akan dilakukan tahun ini. Alasannya tak lain karena harga beras di Indonesia yang jauh lebih tinggi dibanding negara lain.

"Saya melihat harga begitu tinggi, jadi ada impor beras tahun ini. Beras kita termahal di Asean," ujar Herman kepada merdeka.com, Sabtu (21/3).

Namun dia meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mendatangkan beras dari negara lain. Kecuali Indonesia masuk dalam kondisi kritis beras. "Syaratnya bagi kami, impor beras dalam keadaan terdesak," tegasnya.

Secara institusi, kata Herman, DPR tidak terlalu mempermasalahkan langkah Jokowi membuka impor beras. Apalagi bila terjadi krisis pangan di dalam negeri, maka kebijakan itu tak bisa dihindari.

Kalaupun nantinya impor beras terpaksa dilakukan, politisi Partai Demokrat ini mengingatkan Jokowi agar tidak merusak harga beras petani lokal. Selain itu, pelbagai pertimbangan perlu dikaji secara matang sebelum melakukan impor.

"Saya kira dalam kondisi terdesak, krisis, kalau tidak impor beras bagaimana? Silakan saja, karena pangan itu kan hak asasi manusia juga," terangnya.

Dikutip dari laman Sekretariat kabinet, Sabtu (21/3), Inpres Nomor 5/2015 menginstruksikan, impor beras diperbolehkan bila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.

Selain itu, impor juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok dan/atau cadangan beras pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas harga dalam negeri. Presiden mengingatkan, impor beras dilakukan harus mengedepankan kepentingan petani dan konsumen.

"Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG," tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres yang ditandatangani pada 17 Maret 2015 tersebut.

Dalam inpres tersebut, Presiden tetap menegaskan bahwa pengadaan gabah dan beras mengutamakan pengadaan dari petani lokal.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah diyakini sebagai upaya menjaga stabilisasi ekonomi, melindungi tingkat pendapatan petani, dan stabilitas harga.

Inpres tersebut mengatur ketentuan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog. [noe]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini