DPR Setujui Laporan Pertanggungjawaban APBN 2019 Menjadi Undang-Undang
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi Undang-Undang P2 APBN 2019. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku senang di tengah situasi pandemi Covid-19 pemerintah dan DPR dapat menyelesaikan pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019 dengan lancar, produktif, dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang dimandatkan oleh undang-undang.
Atas nama pemerintah, dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas dukungan dan kerjasama yang baik. Sehingga seluruh proses pembahasan RUU APBN tahun 2019 dapat dilaksanakan dan diakhiri dengan persetujuan DPR menjadi Undang-Undang P2 APBN tahun anggaran 2019.
"Dengan disetujuinya pengesahan RUU ini menjadi undang-undang maka selesailah rangkaian siklus pengelolaan APBN tahun anggaran 2019," kata Menteri Sri Mulyani saat memberikan pernyataan di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9).
Pemerintah Komitmen Jaga Pengelolaan APBN Secara Baik
Bendahara Negara ini menambahkan, pemerintah akan terus berupaya menjaga dan mempertahankan pengelolaan APBN secara baik sesuai dengan undang-undang dan tata kelola yang baik. Pemerintah juga berkomitmen melaksanakan seluruh temuan BPK dan melaksanakan rekomendasi DPR secara proaktif dan akuntabel di dalam rangka terus memperbaiki sistem.
"Kemudian di dalam rangka terus menggunakan APBN sebagai instrumen pelaksanaan bernegara di dalam rangka mendukung visi Indonesia 2045 melakukan pengelolaan APBN secara transparan profesional dan baik hal ini juga diikuti dengan perbaikan birokrasi dari sisi instrumen APBN," tandas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaHanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaReaksi KPU soal Temukan Laporan Aliran Rp195 M dari Luar Negeri ke 21 Bendahara Parpol
Ternyata sudah ada surat dari PPATK kepada KPU soal adanya temuan tersebut pada Desember 2023.
Baca SelengkapnyaAturan Baru Segera Rampung, PNS Dilarang Duduki Jabatan Terlalu Lama
RPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja.
Baca Selengkapnya15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI
74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca Selengkapnya