Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Setuju Pemerintah Cicil Utang ke Pupuk Indonesia Rp5,7 Triliun Tahun Ini

DPR Setuju Pemerintah Cicil Utang ke Pupuk Indonesia Rp5,7 Triliun Tahun Ini pupuk. Merdeka.com/Imam Buchori

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI, Gde Sumarjaya Linggih menegaskan bahwa DPR RI menyetujui pencairan utang pemerintah ke PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun anggaran 2020 sebesar Rp5,7 triliun untuk penyaluran pupuk bersubsidi sesuai penugasan Indonesia. Cicilan utang tersebut merupakan bagian utang sebesar Rp17,1 triliun.

"Komisi VI DPR RI menyetujui pencairan utang pemerintah ke PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5,7 triliun," ujar Gde dalam rapat kerja dengan PT Pupuk Indonesia, Jakarta, Senin (29/6).

Gde melanjutkan, DPR RI memaklumi kondisi keuangan perusahaan dan meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menjalankan dengan rencana strategi bisnis dan inisiatif perusahaan untuk menanggulangi dampak Covid-19.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain pertama, melakukan efisiensi biaya operasional. Kedua memastikan ketersediaan dan stok pupuk subsidi sesuai alokasi penugasan dari Pemerintah.

"Ketiga, Pupuk Indonesia harus menjaga kualitas dan kuantitas stok pupuk di gudang, distributor dan kios serta terus memonitor kebutuhan petani di lapangan," paparnya.

DPR juga meminta Pupuk Indonesia untuk memaksimalkan shipping out atau zero stock di Gudang lini pabrik untuk mengantisipasi kendala logistik jika ada lockdown untuk menjamin ketersediaan pupuk di wilayah pemasaran.

Utang Pemerintah ke Pupuk Indonesia Bengkak Jadi Rp17,1 T

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berlomba-lomba mengungkap jumlah utang yang belum dibayarkan oleh pemerintah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Tak ketinggalan, Pupuk Indonesia juga memiliki piutang terhadap pemerintah sebesar Rp17,1 triliun yang terakumulasi sejak 2017.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat merinci jumlah piutang tersebut tersebar di beberapa anak usaha. Pertama, PT Petrokimia Gresik (PKG) Rp10,8 triliun, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Rp1,8 triliun, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) Rp2,1 triliun, PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) Rp1,3 triliun, dan PT Pupuk Iskandar Muda Rp1,05 triliun (PIM).

"Tagihan ini adalah untuk realisasi tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hanya yang 2020 ini sifatnya masih year-audited, karena masih tahun berjalan. Yang sudah diaudit BPK itu 2017 hingga 2019," ujar Asikin dalam rapat terbuka dengan DPR, Jakarta, Senin (29/6).

Dalam menjalankan penugasan menyediakan pupuk subsidi bagi rakyat, selama ini PT Pupuk terpaksa harus meminjam modal kerja kepada perbankan. Namun demikian, keputusan tersebut menyebabkan pembengkakan pembayaran karena akan menimbulkan beban bunga bagi perusahaan.

"Karena uang ini tertahan di pemerintah untuk tagihan ini, agar perusahaan bisa berjalan kami pinjam dulu dalam bentuk modal kerja. Hanya saja ini berdampak, ini akan menyebabkan meningkatnya beban bunga perusahaan," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah segera melunasi utang. Hal ini untuk membantu keuangan perusahaan. "Pencairan utang pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia untuk tahun 2020 pertama adalah untuk meningkatkan mobilitas kondisi keuangan perusahaan," tandasnya.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Presiden Jokowi Minta Alokasi Pupuk Subsidi Ditambah, Dirut Pupuk Indonesia Respons Begini

Presiden Jokowi Minta Alokasi Pupuk Subsidi Ditambah, Dirut Pupuk Indonesia Respons Begini

Perusahaan berkomitmen memenuhi tambahan ketersediaan pupuk subsidi untuk para petani.

Baca Selengkapnya
Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Ini Sederet Manfaat Dirasakan Petani

Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Ini Sederet Manfaat Dirasakan Petani

Dengan adanya tambahan subsidi pupuk, maka harga pupuk akan lebih terjangkau, sehingga biaya produksi pertanian akan berkurang.

Baca Selengkapnya
Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Minta Sri Mulyani Segera Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun

Presiden Jokowi Minta Sri Mulyani Segera Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Janji Ganjar Bangun Tiga Pabrik Pupuk Jika Jadi Presiden

Janji Ganjar Bangun Tiga Pabrik Pupuk Jika Jadi Presiden

Bertambahnya pabrik pupuk baru, akan memacu produksi pupuk sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri.

Baca Selengkapnya