Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR sentil Dahlan sibuk jadi bintang iklan daripada urus BUMN

DPR sentil Dahlan sibuk jadi bintang iklan daripada urus BUMN BK DPR panggil kembali Dahlan Iskan. ©2012 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Ada saja yang menjadi bahan perseteruan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Setelah berseteru tentang dugaan pemalakan oleh anggota DPR ke perusahaan BUMN dan isu inefisiensi dalam tubuh PLN, kini aksi Dahlan di layar televisi jadi bahan pemicunya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengaku kesal melihat tingkah Dahlan Iskan yang tidak mengurusi urusan BUMN seperti urusan karyawan outsourcing dan lahan BUMN yang bermasalah. Di sisi lain Dahlan justru sibuk pencitraan di televisi dengan menjadi bintang iklan salah satu produk jamu kesehatan.

"Menterinya jangan hanya iklan saja, persoalan BUMN banyak belum lagi masalah tanah, outsourcing," ucapnya ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Aria Bima meminta Dahlan untuk segera membuat keputusan mengenai pegawai outsourcing yang selama ini tidak diatur di Kementerian BUMN. Dia mendorong Dahlan membuat surat keputusan yang mengacu pada UU ketenagakerjaan agar nasib karyawan outsourcing menjadi jelas.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, seharusnya BUMN menjadi contoh perusahaan swasta dalam penerapan outsourcing.

"Jangan BUMN berusaha menyiasati melaksanakan outsourcing. BUMN lebih terhormat daripada swasta mengenai tenaga kerja. Kita terlalu sering bicara restrukturisasi, ekspansi dan sebagainya. Investasi SDM juga harus diperhatikan," jelasnya.

Aria meminta agar karyawan BUMN diperhatikan dan mempunyai pola pikir sebagai entrepreneurship. "Kita ingin BUMN mempunyai cara pandang mempunyai pola pikir dan karyawan entrepreneurship seperti BUMN Singapura, Korea, China dan Jepang. Karyawan outsourcing itu tidak ada produktivitas kerja," tutupnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP

Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP

Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan 7 Pimpinan LPSK Periode 2024-2029 Dalam Rapat Paripurna

DPR Sahkan 7 Pimpinan LPSK Periode 2024-2029 Dalam Rapat Paripurna

Ada tiga incumbent dan empat pendatang baru yang menjadi pimpinan LPSK.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya