DPR sebut paket kebijakan ekonomi ala Jokowi tak mampu dongkrak konsumsi masyarakat
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah belum mampu mendongkrak konsumsi masyarakat. Tak hanya itu, katanya, investasi pun belum begitu menggembirakan.
"Iklim investasi mungkin dilihat oleh investor yang besar, masih belum cukup menarik. Jadi saya kira ini yang harus dipikirkan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9).
Dia menuturkan, pemerintah harus meninjau ulang kebijakan-kebijakan investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mantan pejabat Kementerian ESDM ini seharusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 7 persen.
Hal itu sebagaimana yang telah dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen. "Tapi kondisinya berbeda dengan yang diasumsikan. Saya melihat dari sisi investasi dan kegiatan ekonomi," katanya.
Kardaya menegaskan, cerminan dari kegiatan ekonomi itu bisa dilihat dari konsumsi listrik untuk industri atau non rumah tangga yang mengalami penurunan. Dia juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan atau daya beli, khususnya masyarakat ke bawah yaitu petani dan nelayan.
Menurutnya, saat ini petani belum merasakan dukungan yang dibutuhkan seperti dukungan pembiayaan. "Kami termasuk BI dan OJK, dan lain-lain minta serius mengadakan atau mendukung para petani ini dalam kaitannya dalam melakukan kegiatannya yaitu pendanaan," lanjutnya.
Hingga saat ini, katanya, belum ada lembaga pendanaan untuk kegiatan pertanian. Meskipun sebenarnya ada bank milik BUMN, seperti BRI, namun sistemnya mencari keuntungan.
"Saya lihat untuk Bank, yang dikhususkan seperti BRI itu bentuknya PT, itu cari keuntungan karena UU," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaDidorong Konsumsi Pemilu, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen di 2024
penyelenggaraan pesta demokrasi memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaDPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023
Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Pangan Ungkap Isi Rapat Kabinet Jokowi, Bahas Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak?
Terkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya