Merdeka.com - PT Freeport Indonesia belum juga membangun pabrik pengolahan atau smelter, seperti amanat Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara (minerba). Padahal, mulai tahun lalu semua perusahaan tambang wajib memulai pengolahan hasil tambang di dalam negeri dan diharamkan mengekspor bahan mentah. Freeport justru mendapat keringanan dari pemerintah.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto angkat bicara soal kelakuan Freeport. Dia menyebut ini sebagai sebuah pelanggaran dan pembangkangan terhadap undang-undang. Dasarnya, belum adanya kemajuan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian milik perusahaan yang berafiliasi ke Freeport-McMoran asal Amerika Serikat tersebut.

"Apa yang ditunjukkan oleh PT Freeport dan PT Newmont, kami nilai sebagai sebuah pelanggaran terhadap undang-undang," tegas Agus Hermanto di Mataram, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (31/1).

Sampai saat ini DPR belum melihat keseriusan dan itikad baik Freeport membangun pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang. DPR meragukan komitmen Freeport terhadap Indonesia. Freeport dinilai sengaja mengulur-ngulur waktu membangun smelter.

"Semestinya, begitu undang-undang minerba itu berlaku, semua perusahaan tambang baik Freeport maupun Newmont harus patuh dan tunduk terhadap aturan tersebut," ujarnya.

Agus juga menyoroti rencana Freeport membangun smelter dengan menyewa lahan di Gresik, Jawa Timur. Menurutnya, seharusnya pemerintah bisa mendesak Freeport untuk membangun smelter di areal tambang. Alasannya, jika dibangun di daerah lain, maka Pemerintah Provinsi Papua tidak akan mendapat nilai tambah dari hasil konsentrat yang sudah diambil.

"Semestinya pembangunan smelter harus ada di mulut tambang, yakni Freeport di Papua dan Newmont di Sumbawa, NTB, bukan justru sebaliknya diberikan ke daerah lain," tegasnya.

Dalam pandangannya, penerapan UU Minerba diberlakukan untuk mengetahui kandungan konsentrat yang dikirim ke luar negeri jika tidak ada smelter di Indonesia.

"Makanya kalau smelter dibangun di daerah, tentu akan mengurangi 'cost' kedua perusahaan, lokasi juga dekat dengan mulut tambang. Inilah semestinya yang harus dilakukan dan pemerintah harus bisa mendesak agar kedua perusahaan membangun di kedua provinsi penghasil," ucapnya.