Merdeka.com - Rencana Kementerian BUMN membentuk Holding BUMN Pertambangan akan memasuki babak baru pada akhir November 2017 mendatang. Hal itu ditunjukan dengan digelarnya RUPS serentak ke empat perusahaan tambang pelat merah pada pada 29 November 2017 mendatang.

Keempat BUMN tersebut terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Antam Tbk (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Persero) dan PT Timah Tbk (Persero). Dalam agenda RUPS Antam, Bukit Asam dan Timah akan dibahas terkait perubahan status perusahaan dari Persero menjadi Non-Persero.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan dasar hukum yang dipakai pemerintah dalam pembentukan holding tersebut. Inas mengakui, saat ini pandangan Komisi VI soal dasar hukum pembentukan holding BUMN terpecah. Ada yang sepakat pemerintah tetap jalan dengan PP 72/2016, ada pula yang masih bersikeras menentang dasar hukum pembentukan holding tersebut.

Namun menurut Inas, Peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 2016 yang dijadikan dasar hukum pembentukan holding hingga saat ini masih menjadi permasalahan di parlemen karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Banyak teman-teman di Komisi VI yang masih tidak setuju dengan PP tersebut," kata Inas kepada wartawan dikutip Rabu (15/11).

Selain menghilangkan fungsi DPR ketika akan ada pengalihan kekayaan atau aset negara dari satu BUMN ke BUMN lain, ketentuan golden share yang diatur dalam PP 72 juga dipertanyakan.

"Cukup dengan adanya satu saham istimewa (goldenshare) di perusahaan, maka perusahaan itu masih bisa dibilang sebagai BUMN dan pemerintah berwenang penuh. Payung hukum di atasnya di mana, di UU BUMN atau UU manapun tidak ada yang mengatur seperti itu," ungkap Inas.

"Walaupun sebenarnya ini ibarat debat telur dan ayam. Ada yang menyebutkan PP adalah turunan dari UU. Tapi ada juga yang bilang PP tidak harus selalu berkaitan dengan UU," imbuh dia.

Sebagai informasi, pada Pasal 2A ayat (1) PP No. 72/2016, disebutkan bahwa penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau PT kepada BUMN atau PT lain dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme APBN. Ini berarti bisa tanpa persetujuan DPR. Padahal, UU No 17/2003 mengatur bahwa perubahan kekayaan negara menjadi aset BUMN dan PT tidak dapat langsung dikerjakan oleh Pemerintah karena harus dibahas dengan DPR (Komisi VI dan Komisi XI).

Selanjutnya, pada Pasal 2A ayat (2) mengatakan, ketika kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham tersebut dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki satu saham dengan hak istimewa (goldenshare) yang diatur dalam anggaran dasar. Sementara UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN mengatur bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN. sehingga anak perusahaan BUMN tidak dapat diperlakukan sama dengan BUMN dalam hal penugasan dan pengelolaan sumber daya strategis. Secara konstitusi (UUD 45 Pasal 33), seluruh aset strategis nasional harus dikelola oleh negara melalui BUMN.