Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengecam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berpotensi menambah beban defisit negara. Pasalnya, dari total anggaran OJK 2013 sebesar Rp 1,64 triliun, diperkirakan masih akan tersisa sebesar Rp 301 miliar pada akhir tahun. Padahal dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, sebesar Rp 300 miliar atau 18,31 persen dari pagu akan diusulkan untuk direalokasi pada pos pengembangan infrastruktur OJK.

"Diusulkan direalokasi sebesar Rp 300 miliar untuk mendukung infrastruktur dalam rangka operasionalisasi pembukaan kantor OJK di seluruh wilayah Indonesia," kata Muliaman di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (26/9).

Apabila disetujui, lanjut Muliaman, maka perkiraan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp 1,614 miliar atau 98,11 persen dari pagu OJK tahun anggaran 2013.

Namun komisi XI DPR meminta, realokasi anggaran itu bisa direalisasikan pada tahun ini. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Eki Awalmuharam menegaskan bahwa, jika tidak habis tahun ini, sisa anggaran yang tak terpakai akan masuk ke Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).

Padahal pemerintah telah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp 224,2 triliun atau 2,38 persen. Jika tetap tidak habis maka bisa dipastikan bahwa besaran defisit itu akan meleset.

"Itu kan dana tidak terserap. Itu seharusnya habis sekarang. Dengan perubahan asumsi makro kemarin itu, Kalau gak habis itu (defisit) lewat. Jadi pikirkan, fungsi membuat kantor itu tercapai. Kita setuju realokasi dari sumber apapun, silakan didesain untuk diserap, tapi lakukan 2013 ini," tegas Eki.

Sebelumnya,OJK mengungkapkan realisasi anggaran per September 2013 baru sebesar 35,54 persen."Realisasi per 20 september 2013. OJK masih fokus mempersiapkan pengembangan organisasi serta infrastrukturnya," kata Muliaman.