Merdeka > Ekonomi

DPR Minta Semua Pihak Tunduk pada Putusan MA Soal Iuran BPJS Kesehatan

Selasa, 10 Maret 2020 12:40 Reporter : Merdeka
DPR Minta Semua Pihak Tunduk pada Putusan MA Soal Iuran BPJS Kesehatan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. ©2020 Liputan6.com/yopi

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengimbau semua pihak untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Karena putusan MA sudah keluar, maka DPR akan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut dan mengimbau semua pihak agar tunduk dan patuh dengan putusan tersebut," ucap Sufmi Dasco di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3).

Dia menjelaskan, beberapa waktu lalu DPR RI telah menggelar pertemuan dengan BPJS membahas mengenai kenaikan iuran tersebut. Saat itu sudah terjadi titik temu bahwa yang dinaikkan iurannya hanya level tertentu.

"DPR beberapa waktu lalu telah mengupayakan kepada pihak BPJS dan sebenarnya sudah ada titik temu namun hanya terbatas pada kenaikan kelas III yang kami minta tinjau waktu itu," ungkap dia.

Nantinya, DPR akan minta Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan untuk menghadap ke DPR guna membahas defisit anggaran BPJS Kesehatan. "Tapi saya pikir untuk menghitung defisit ada data yang valid karena selama ini kami lihat dari hasil pertemuan diperlukan validitas data tentang peserta BPJS sendiri yang kelas III, kelas II, dan kelas I," katanya.

2 dari 2 halaman

Uang Nasabah yang Sudah Masuk

yang sudah masuk rev1

Namun, dia belum bisa berkomentar mengenai uang yang telah masuk ke BPJS Kesehatan usai kenaikan iuran, apakah harus dikembalikan atau tidak. "Nanti kami lihat bagaimana. Ini kan baru sehari. Akan kami kaji ulang, akan kami minta semua pihak duduk bersama," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Alvin Lie, mengatakan, putusan MA tersebut berlaku seketika dan wajib dilaksanakan semua pihak. Meski demikian, dia tak menjawab lagi apakah pihaknya akan mengawasi para penyelenggara, termasuk Rumah Sakit menjalankan putusan MA tersebut.

"Putusan MA berlaku seketika dan wajib dilaksanakan semua pihak yang terkait," kata Alvin.

Reporter: Yopi Makdori, Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com [azz]

Baca juga:
Menteri Sri Mulyani Soal Iuran BPJS Batal Naik: Konsekuensinya Besar untuk JKN
BPJS Kesehatan Batal Naik, Ini Rincian Iuran Biaya Semula
Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Tidak Bisa Diganggu Gugat
Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Pemerintah 'Putar Otak' Tambal Defisit Perusahaan
Wamenkeu Pelajari Dampak Pembatalan Kenaikan Iuran ke Keuangan BPJS Kesehatan
Gubernur Ganjar soal Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik: Masyarakat Senang Sekali

Jadi Cawagub DKI, Riza Patria Sudah Ajukan Surat Mundur Jadi Anggota DPR
Jadi Cawagub DKI, Riza Patria Sudah Ajukan Surat Mundur Jadi Anggota DPR
DPR Nilai Sekolah Belum Perlu Diliburkan Terkait Virus Corona
DPR Nilai Sekolah Belum Perlu Diliburkan Terkait Virus Corona
Pimpinan DPR Nilai Harus Ada Pembatasan WNA Asing ke Indonesia
Pimpinan DPR Nilai Harus Ada Pembatasan WNA Asing ke Indonesia
Antisipasi Corona, Pengunjung Gedung DPR Jalani Tes Suhu Tubuh
Antisipasi Corona, Pengunjung Gedung DPR Jalani Tes Suhu Tubuh
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. DPR
  3. Ombudsman
  4. Mahkamah Agung
  5. Iuran BPJS Naik
  6. BPJS Kesehatan
  7. Jakarta
  8. Sufmi Dasco Ahmad
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Ibnu Khajar: Polemik Pengelolaan Dana ACT Terjadi di Kepemimpinan Sebelumnya
image

ACT Tetap Salurkan Donasi yang Terkumpul Sebelum Izin PUB Dicabut Kemensos
image

Draf Final RUU KHUP: Hukuman untuk Koruptor Minimal 2 Tahun, Tak Ada Ancaman Mati
image

Draf Final RUU KUHP: Aniaya Hewan di Penjara 1 tahun

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Rekomendasi