Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR, Darori Wonodipuro adanya evaluasi dari penugasan impor 100.000 ton bawang putih oleh Bulog. Menurutnya, ini berpotensi menyebabkan terjadinya monopoli.

Darori mengatakan, seharusnya penugasan ini juga diberikan kepada perusahaan swasta agar Bulog terhindar dari tudingan praktik monopoli.

"Kalau begini dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat," kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu dikutip dari Antara, Jumat (22/3).

Darori juga mengingatkan rencana impor dapat merugikan petani bawang putih lokal karena berdekatan dengan jadwal panen raya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasludin ikut menambahkan bahwa penunjukan impor bawang putih tanpa kewajiban tanam merupakan bentuk pelanggaran.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017 mewajibkan importir bawang putih untuk menanam komoditas itu sebesar lima persen dari volume impor. Bulog tidak terkena kewajiban tanam tersebut, padahal selama ini importir patuh telah melaksanakan peraturan ini dan mengalami biaya produksi yang lebih besar.

"Kalau itu dilanggar. Berarti kita tidak konsisten terhadap aturan yang ada," kata Andi.

Sementara itu, Eksekutif Indonesia Political Review menilai penugasan Bulog yang akan mengimpor 100.000 ton bawang putih selain dikhawatirkan merugikan para petani, juga akan menurunkan elektabilitas Presiden Jokowi menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, dari sisi politik, kebijakan ini juga tidak populis karena merugikan para petani. Apalagi sebagian pemilih Jokowi di Tanah Air merupakan kalangan petani. "Mestinya mereka diayomi, dijaga. Kalau perlu diuntungkan. Jangan dirugikan. Kalau dirugikan akan berbalik arah dan ini akan merugikan pak Jokowi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor bawang putih sebesar 100.000 ton. Impor ini untuk mengendalikan harga bawang putih yang mengalami kenaikan.

"Bawang putih lagi naikkan Rp 45.000 jadi kita tugaskan Bulog untuk impor segera. Kalau angkanya kira-kira 100.000 ton untuk menarik lagi harganya ke arah Rp 25.000," ujar Menko Darmin di Kantornya, ditulis Selasa (19/3).

Menko Darmin mengatakan, impor bawang putih memang dilakukan setiap tahun. Sebab, Indonesia belum bisa menghasilkan sendiri bawang putih. Bawang impor nantinya akan didatangkan sebelum Lebaran.

"Bulan ini orang bulan ini naik masa ditunggu bulan depan. Nah setiap tahun itu misalnya kita impor bawang putih mungkin 400 ribuan itu setiap tahun karena itu udah termasuk yang boleh impor kalau mereka udah nanem juga kan ada rulenya aturan main begitu jadi angka itu sekitar 400.000-500.000an," jelasnya.

"Kalau swasta mengalir saja kalau dia sudah ada bukti ya silakan dibuktikan ke perdagangan akan diterbitkan izinnya (impor). Kalau 100.000 itu tanpa syarat harus nanem karena kita harus mendorong harga turun sebelum Lebaran," tandasnya.