Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR minta divestasi Newmont dieksekusi pemda

DPR minta divestasi Newmont dieksekusi pemda Tambang Emas. tersingelisasi.blogspot.com

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah pusat mengembalikan proses pembelian saham (divestasi) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar 7 persen kepada pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebab, batas perjanjian jual beli saham Newmont oleh pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) hanya sampai 25 Oktober 2012.

"Kita berharap divestasi itu tetap dibeli daerah, karena hal itu menyangkut voting rate (suara terbanyak)," kata Anggota Komisi VII Satya Widya Yudha yang ditemui di Gedung DPR, Rabu (17/10).

Menurut Satya, DPR memiliki pertimbangan memilih pemda sebagai eksekutor divestasi Newmont. Menurutnya, jika dibeli oleh Pemda maka mayoritas saham perusahaan tambang tersebut akan dikuasai oleh daerah. Ke depannya, dalam penentuan pengambilan kebijakan, pemerintah daerah bisa menentukan.

Lain halnya jika eksekutornya adalah pemerintah pusat. Kepemilikan saham akan terpecah-pecah. "Pengertian dan tujuan divestasi kan dari luar ke daerah, jadi kalau divestasi ini tidak bisa dikuasai oleh daerah, maka esensi divestasi jadi tidak ada karena saham yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah tidak bisa digabung," tegasnya.

Satya menuturkan, peluang terbesar divestasi ada di pemda NTB. Tetapi sebenarnya, pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN bisa membeli saham tersebut. Tapi, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah.

"Kalau memang tidak mau menyerap, diberikan saja ke pemda. Kalau pemda tidak mau, diberikan saja ke swasta nasional," katanya. Satya menambahkan meskipun divestasi jatuh ke tangan swasta, pemerintah daerah tetap mendapatkan dividen.

Saat ini pemegang saham NNT terdiri atas Nusa Tenggara Partnership BV sebesar 49 persen, PT Multi Daerah Bersaing 24 persen, PT Pukuafu Indah 17,8 persen, PT Indonesia Masbaga Investama 2,2 persen.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya