Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengkritik kinerja salah satu bank BUMN yang masih belum sepenuhnya menjalankan komitmen restrukturisasi kredit untuk membantu debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya peserta program KUR.

"Kami melihat di lapangan, Bank ini seolah-olah memprioritaskan marjin dirinya sendiri daripada membantu kelangsungan hidup UMKM dan ekonomi rakyat. Banyak sekali yang mengeluhkan, UMKM-UMKM tetap ditagih untuk bayar kredit," ujar Mufti Anam saat dikonfirmasi seusai rapat virtual dengan bank-bank BUMN, Kamis (30/4/2020).

Bahkan, lanjut Mufti, pejabat Kementerian Perindustrian pun mengeluhkan hal yang sama karena industri kecil menengah (IKM) binaan mereka di berbagai daerah tetap dipungut cicilan KUR. "Di rapat terbuka disampaikan betapa kecewanya IKM-IKM masih dipungut cicilan KUR dalam suasana sulit saat ini," ujarnya.

"Padahal, sudah jelas-jelas ada kebijakan pemerintah untuk pending dulu. Clear instruksi Presiden Jokowi dan juga sudah diumumkan beberapa menteri, termasuk Menkeu Ibu Sri Mulyani. Ini keputusan Presiden Jokowi lho, maka semua bank BUMN harus berkomitmen," imbuh Mufti.

Dia menambahkan, banyak rekan maupun konstituen yang di lapangan mengeluhkan komitmen Bank BUMN terhadap kebijakan restrukturisasi kredit. "Banyak pengusaha muda juga yang mengeluh, mohon ini manajemen Bank BUMN benar-benar memperhatikan suara jeritan ekonomi rakyat yang sudah berdarah-darah sepi order di masa pandemi Covid-19," ujar Mufti yang juga ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim.

Menurut Mufti, salah satu bukti restrukturisasi kredit usaha rakyat belum berjalan optimal adalah keterangan resmi bank tersebut per 29 April 2020 yang menyatakan bahwa 125.000 nasabah KUR dengan total pinjaman Rp1,9 triliun telah menerima restrukturisasi kredit. Padahal, jumlah nasabah KUR Bank BUMN mencapai jutaan orang dengan kredit hingga ratusan triliun.

Mufti juga mengkritik Bank BUMN tersebut yang masih terlalu mengandalkan pendapatan bunga dalam struktur bisnisnya. Padahal, sudah banyak bank lain yang mulai lebih banyak mengandalkan pendapatan nonbunga (fee based income) melalui berbagai inovasi layanan transaksi dan digitalisasi.

"Net interest margin (NIM) Bank tersebut termasuk yang paling besar di industri perbankan di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. NIM Bank BUMN tersebut sekitar 7 persen, sedangkan rata-rata bank lainnya 4,9 persen," ujar Mufti.

Seharusnya, kata dia, di tengah pandemi Covid-19, bank tidak melulu mengejar marjin. Justru, yang menjadi hal utama yang harus dikejar bank adalah kelangsungan hidup nasabahnya.