Merdeka.com - Nasib dan masa depan PT. Merpati Nusantara Airlines dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan VI DPR, di komplek parlemen, Senin (9/6).

Direktur Utama Merpati, Asep Eka Nugraha didampingi jajaran petinggi dan direksi Merpati menghadiri rapat tersebut. Sedangkan dari Kementerian BUMN hanya diwakili Sekretaris Menteri BUMN Imam A Putro.

Absennya Dahlan Iskan dalam rapat menjadi pertanyaan besar sejumlah anggota Komisi VI DPR.

"Seharusnya menterinya yang menyatakan, karena ini kan termasuk BUMN. Harus bisa didengarkan langkah-langkah, dulu diminta Merpati ditutup tetapi terus diberikan suntikan-suntikan. Ini kebijakannya siapa?" ujar salah satu anggota Komisi VI, Ferari Roemawi.

Tak hanya Dahlan, anggota DPR juga mempertanyakan tak hadirnya Direktur Produksi Merpati Kapten Hariyo. Dirut Merpati Asep Eka Nugraha menjelaskan bahwa Hariyo sakit permanen sejak Oktober tahun lalu.

"Pak Haryo tidak hadir karena sedang sakit permanen sejak Bulan Oktober 2013. Sakit stroke pak," jawab Asep.

Namun, alasan itu tidak serta merta diterima anggota Komisi VI. Sebab, DPR mendengar kabar dan mendapat laporan bahwa Hariyo menghilang pasca pelaporan sakit stroke yang ia alami pada 28 Oktober 2013.

"Kemudian setelah laporan itu, yang bersangkutan menghilang. Tidak bisa dihubungi," timpal Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman.

Sebelumnya, Nasib maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines (MNA) hingga saat ini masih belum jelas. Pemerintah belum memberi jalan keluar mengenai permasalahan utang yang melilit di tubuh perusahaan.

Kepala pusat komunikasi Kementerian Perhubungan, Julius Adrivada Barata mengatakan persoalan Merpati sepenuhnya ada di tangan Kementerian BUMN. Pasalnya, permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan plat merah tersebut ada pada sisi administrasi dan manajemen.

"Merpati itu bukan masalah transportasi, tapi administrasi dan perusahaan. Itu tanya BUMN karena semua bergantung pada mereka cashflow nya,"ujar Julius

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan telah mencabut Air Operators Certificate (AOC) Merpati Nusantara Airlines sehingga tidak dapat beroperasi melakukan penerbangan kembali. Nasib perusahaan plat merah ini dikembalikan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tetapi, Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) perusahaan plat merah tersebut hingga saat ini masih berlaku. Sebab, jangka waktu kadaluarsa SIUP tersebut 1 tahun sejak maskapai berhenti beroperasi total.

"AOC kita cabut karena tidak memenuhi syarat keselamatan dan keamanan," kata Direktur Angkutan Udara kementerian Perhubungan Djoko Murdjatmojo di Jakarta, Rabu (4/6)