DPR Kecewa Pemerintah Bakal Impor Beras Mendekati Panen Raya
Merdeka.com - Komisi IV DPR RI menyayangkan rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah di tengah persiapan panen raya petani Indonesia. Padahal cadangan beras sebagai bahan pokok masih bisa mencukupi hingga bulan Mei 2021 mendatang.
Wakil Ketua Komisi IV dari Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono mengatakan sebelum diumumkan rencana impor tersebut, Komisi IV DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog. Dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan cadangan kebutuhan beras sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan stok beras di Bulog mencapai 850 ribu ton .
"Mereka meyakinkan perkiraan produksi ini akan cukup memenuhi kebutuhan kita. Stok Bulog juga 850 ribu ton kalau tidak salah," kata Budi saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Rabu (24/3).
Namun, dalam rapat DPR dengan Kementerian Perdagangan menyatakan stok beras yang dimiliki disebut kurang sehingga membutuhkan impor beras hingga 1 juta ton.
"Jadi kita ini harus bertumpu pada datanya siapa. Makanya data ini harus dikaji ulang," ungkapnya.
Rencana impor beras tersebut pun bersamaan dengan persiapan panen padi petani. Terlebih harga gabah kering menurut data BPS susah turun Rp 1.000. Padahal bagi petani turunnya harga gabah kering ratusan rupiah per kilogram pun sudah memberatkan.
"Harga gabah kering di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Lampung turunnya sampai Rp 1.000 per kilo. Turun Rp 100 - Rp 200 saja mereka sudah pusing, apalagi ini sampai Rp 1.000," kata dia.
Tunggu Panen Raya
Seharusnya, bila pemerintah berencana untuk impor beras, sebaiknya menunggu panen raya terlebih dulu. Setelah dilakukan pendataan hasil produksi, barulah membuka keran impor bila stok beras yang ada dinilai tidak mencukupi kebutuhan.
"Makanya saya bilang ke Pak Menteri, bapak harus bela petani, yakinkan presiden sampai Mei ini bisa ada stok," kata dia.
Budi menyebut, mayoritas fraksi di Komisi IV DPR menolak rencana impor beras tersebut. Sebab hal ini tidak sejalan dengan rencana pemerintah untuk mendorong Indonesia kembali swasembada pangan.
"Makanya kita, Komisi IV menolak rencana itu karena ini melukai hati para petani dan kontradiktif dengan rencana yang mau bangun sektor pertanian," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis
Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaSusunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa
Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaGerindra Doakan Perjuangan PPP untuk Bertahan di Parlemen Melalui MK Membuahkan Hasil Positif
Untuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya