Merdeka.com - Pemegang polis asuransi WanaArtha Life mengadu ke DPR. Sejak Februari 2020, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (PT AJAW) gagal bayar. Karena Sub Rekening Efek (SRE) disita dan dijadikan barang bukti Kejaksaan Agung atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Asuransi Jiwasraya.

"Kami menyampaikan aspirasi dan menunjukkan bukti dan fakta bahwa investasi dalam bentuk premi yang tercantum dalam polis WanaArtha Life, sejatinya adalah bersumber dari dana kelolaan nasabah," jelas Wakil Pemegang Polis WanaArtha Afrida Ariestuti Siregar di Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (25/8)

Nasabah berharap mendapatkan informasi dan penjelasan lengkap dampak penyitaan rekening efek WanaArtha Life.

Pemegang Polis asal Bali, Desy Widyantari mengaku terkejut dengan adanya surat dari manajemen WanaArtha Life yang menyatakan bahwa Sub Rekening Efek diblokir. Padahal di dalamnya berisi dana premi nasabah. Ditambah adaya penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus tindak pidana pencucian uang.

"Padahal kami Pemegang Polis sama sekali tidak terlibat apalagi bersalah, bukan pula sebagai tersangka apalagi terdakwa pada perkara Jiwasraya. Celakanya justru kami yang paling terdampak dan sangat menderita atas penyitaan tersebut," ujar Desy yang juga memiliki firma hukum di Pulau Dewata

Nasabah WanaArtha lainnya, Wahjudi mengaku telah menempuh upaya hukum maupun non-hukum dan meminta perlindungan kepada lembaga-lembaga negara guna mendapatkan kembali hak-hak atas investasi mereka lakukan.

Wahjudi membeberkan upaya yang telah dilakukan dalam tujuh bulan terakhir. Yakni mendaftarkan gugatan perwakilan (Class Action) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) termasuk kepada WanaArtha Life sebagai pihak ikut tergugat.

Lalu menyampaikan Surat Keberatan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyampaikan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kantor Sekretariat Negara.

Selain itu mereka juga menyampaikan surat kepada Komisi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Pimpinan MPR, DPR, DPD dan Komisi XI DPR RI, Surat Permohonan Perlindungan Hak-Hak Pemegang Polis kepada OJK IKNB.

"Untuk dapat membantu kami mencari keadilan dan pemulihan pemenuhan hak-hak kami yang dilindungi undang-undang," tuturnya.

Nasabah asal Kediri, Hendro Yuwono Salim menambahkan, hak nasabah atau pemegang polis seharusnya dilindungi. Sederet Undang-Undang dan Peraturan OJK dihadirkan untuk melindungi hak nasabah.

Mulai dari UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, POJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK

"Sehingga harusnya dapat menegakkan dan menjalankan amanat peraturan perundang-undangan serta melakukan tindakan-tindakan administratif maupun hukum agar kami Pemegang Polis terlindungi hak-haknya dari tindakan pengabaian dari perusahaan asuransi yang seharusnya memberikan perlindungan kepada Pemegang Polisnya karena nature dari perusahaan asuransi adalah memberikan perlindungan bukan sebaliknya mengambil atau mengabaikannya," tegasnya.

Saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dengan OJK dan beberapa asuransi gagal bayar, Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Riswinandi mengaku perlu memilah persoalan gagal bayar sejumlah perusahaan asuransi yang selama ini dianggap publik telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap masa depan industri asuransi.

Untuk kasus WanaArtha, Riswinandi menjelaskan, selama pemeriksaan OJK, nilai kondisinya nggak terlalu parah. Walaupun ada temuan yang ditindaklanjuti. Tapi isunya sudah masuk proses hukum.

OJK telah berbicara dengan pengurus atau pengelolanya WanaArtha untuk menyelesaikannya. Namun untuk yang berkaitan dengan kasus hukum, OJK tidak bisa berbuat banyak. OJK mengaku sudah di luar kewenangan.

"Nanti kita tunggu proses dan putusan hukumnya. Buat kita harus disikapi penyelesaiannya, bagaimana. Kita hanya regulator dan ada pemegang saham yang jadi penanggung jawab terakhir. Karena ada kasus hukum jadi nggak bisa bertanggung jawab. Proses hukum dilakukan di Kejaksaan Agung. Kita sebetulnya tidak tinggal diam kok. Di level pimpinan juga melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya tapi karena belum selesai proses hukumnya jadi masih menunggu," urai Riswinandi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara berjanji menagih hal yang harus diselesaikan oleh OJK terkait kasus gagal polis ini.

"Nanti kita juga komunikasikan ke Komisi III terkait penegakan hukum dan juga akan kami sambungkan ke OJK agar bisa diketahui penyelesaian hukumnya," jelas politisi partai bergambar Kabah ini.

Politisi Golkar di Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun memastikan pertemuan di RDPU antara OJK dengan perwakilan nasabah atau Pemegang Polis Asuransi adalah bukan pertemuan pertama dan bukan terakhir.

"Saya janjikan kepada bapak dan ibu sekalian, nanti akan kami adakan lagi pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas," tegasnya.