Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nevi Zuairina meminta proses pengambilan kebijakan impor yang dijalankan oleh pemerintah harus mempertimbangkan supply, demand, dan koordinasi antar lembaga negara agar tidak merugikan masyarakat.

“Dampaknya sudah pasti kalau kita impor besar-besaran harga barang akan murah, apalagi jika dapat diproduksi oleh masyarakat kita harga barangnya akan jatuh,” tegas Nevi di Jakarta, Sabtu (27/3).

Politisi PKS ini juga mempertanyakan apakah ada koordinasi yang dilakukan sebelum adanya proses pengambilan kebijakan impor ini, hal ini dikarenakan adanya pernyataan bahwa Direktur Utama Perum Bulog yang menyampaikan bahwa tidak adanya koordinasi terkait impor 1 juta ton beras.

“Kalau sekarang sedang panen raya, kenapa harus impor? Apakah kita tidak menahan impor tersebut?” kata Nevi yang mempertanyakan terkait kebijakan impor dari pemerintah.

Dia menegaskan, pemerintah harus menyelesaikan permasalahan peningkatan kualitas produksi dalam negeri agar dapat meningkatkan mutu produk lokal. “Selain meningkatkan kualitas produksi para produsen, sama juga strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif melalui berbadai kanal media,” jelas Nevi.

Nevi berharap agar pemerintah giat meningkatkan daya saing produk dalam negeri, hal tersebut harus dikoordinasikan dengan pengambilan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

"Fraksi PKS sebagai partai oposisi akan terus melakukan check and balance agar pemerintah dapat memperhatikan bagaimana kebijakan akan berpengaruh besar kepada rakyat," pungkasnya.

Presiden Jokowi Putuskan Tak Impor Beras

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk tidak melakukan impor beras hingga Juni 2021. Kebijakan itu dikeluarkan Jokowi karena tak ingin harga gabah di tingkat petani semakin merosot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menilai, harga beras milik petani di pasaran saat ini masih di bawah standar. Padahal musim panen raya tak lama lagi akan segera datang.

Atas dasar itu, Jokowi meminta segala polemik soal rencana impor beras dihentikan, agar tidak membuat harga beras dan gabah di tingkat petani semakin terpuruk.

"Oleh sebab itu saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok," seru Jokowi dalam siaran video pers Sekretariat Negara, Jumat (26/3).

Di samping itu, dia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera menyiapkan anggaran untuk Perum Bulog agar bisa menyerap gabah petani.

"Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog, dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan untuk membantu terkait anggarannya," ujar Jokowi.