DPR Heran, Tiba-Tiba Muncul Anggaran Pengurusan Paspor & Dokumen Jemaah Haji Rp15 M

Merdeka.com - Komisi VIII DPR-RI mencecar Kementerian Agama terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri senilai Rp23,34 miliar. Dalam anggaran ini tercatat ada beberapa pengalokasian anggaran yakni biaya penyediaan perlengkapan protokol kesehatan jemaah haji, biaya pendampingan paspor jemaah, lembur pengurusan paspor dan penyelesaian dokumen jemaah.

Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi mempertanyakan item biaya lembur pengurusan paspor dan penyelesaian dokumen jemaah haji. Sebab total dana yang dianggarkan mencapai Rp15 miliar.

Anggota Fraksi PKB, Maman Imanul Haq mempertanyakan penggunaan anggaran untuk biaya lembur pengurusan paspor yang nilainya mencapai Rp3,71 miliar. Lalu anggaran penyelesaian dokumen jemaah haji yang mencapai Rp11,27 miliar. Jika ditotal mencapai sekitar Rp15 miliar.

"Dari mana tiba-tiba muncul Rp3 miliar itu, tiba-tiba muncul Rp11 miliar? Ini perlu dijelaskan dari jumlah jemaah yang diurus, berapa hari pekerjaanya, berapa tenaga honorer yang dibutuhkan," ungkap Maman dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Haji di komplek Parlemen, Jakarta, Selsa (14/2).

Maman meminta Kementerian Agama merincikan penggunaan anggaran tersebut. Dia merasa janggal karena biaya yang dibutuhkan sangat besar dan berpotensi ada pengalokasian anggaran yang berlipat ganda.

"Kita ingin panja haji ini bisa membedakan mana ASN dan honorer, jangan sampai ketidakjelasan akan terus muncul dan dobel-dobel anggaran yang membuat orang suudzon," kata dia.

Hal yang sama juga diungkap Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang meminta Kementerian Agama membuat rincian dari beberapa item yang banyak dipertanyakan. Semisal biaya pendampingan penerbitan paspor jemaah haji yang mencapai Rp1,61 miliar. Lalu anggaran penyelesaian dokumen haji yang mencapai Rp11,2 miliar.

"Kalau bisa dijelaskan ini supaya kita bisa pahami," kata Marwan.

Utamanya untuk biaya lembur pengurusan paspor yang anggarannya mencapai Rp3,71 miliar. Dia minta dirincikan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan uang lembur, lama bekerja, jumlah paspor yang diurus dan sebagainya.

"Nanti dibuatkan perkalian dan berapa orang yang bekerja, ini nanti akan menjadi evaluasi. Sebenarna ini dana terpakai dan tidak terpakai, walaupun nanti kelihatan juga di laporan evaluasi," kata dia.

Begitu juga dengan fraksi PDI Perjuangan, Samsu Niang. Dia meminta Kementerian Agama menjelaskan rincian penggunaan anggaran agar Panja Haji bisa membuat keputusan menghapus atau menambah anggaran jika diperlukan.

"Semua item harus kita setujui, jangan mengambang. Apakah Rp3 miliar ini pantas? Apa pantas Rp11 mliar ini? Kalau perlu kita kurangi, kita kurangi kalau kurang nanti kita tambah," kata dia.

Jawaban Kemenag

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Kementerian Agama, Hilman Latief menjelaskan anggaran tersebut disiapkan untuk menggaji honorer yang harus lembur untuk mempersiapkan dokumen para jemaah haji. 

Anggaran Rp11,2 miliar tersebut digunakan untuk menggaji 5.718 orang dari 512 satuan kerja (satker). Masing-masing hanya mendapatkan gaji Rp1.972.000 selama 3 bulan bekerja. 

"Mereka dapat honor 1 musim Rp1.972.000, ini satu musim 33 bulan bekerjanya," kata Hilman dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Haji di komplek Parlemen, Jakarta, Selsa (14/2).

Hilman menjelaskan pekerjaan ini tidak dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan tenaga musiman yang dipekerjakan selama 3 bulan. Adapun tugas mereka yakni memverifikasi data jemaah haji, entri data paspor dan sinkronisasi data. Mengingat masih ada banyak kasus perbedaan data antara KTP dan paspor yang berpotensi menjadi masalah.

"Nama di KTP dan Paspor ini masih ada saja yang beda, makanya perlu verifikasi data terbaru dari jemaah," kata Hilman.