DPR gugat dana abadi pendidikan LPDP Kemenkeu

Kamis, 18 September 2014 16:49 Reporter : Moch Wahyudi
DPR gugat dana abadi pendidikan LPDP Kemenkeu Try Out mahasiswa. ©2013 Merdeka.com/imam buchori

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggugat dana abadi pendidikan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. Alasannya, dana itu seharusnya langsung digunakan untuk memperbaiki pendidikan, bukan diinvestasikan.

"Dana abadi ini seharusnya digugat, bukan sesuatu yang benar. Mestinya dioperasionalkan, kita tidak perlu menyimpan," kata Ketua badan Anggaran DPR-RI Ahmadi Noor Supit saat rapat Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Rancangan APBN 2015, Jakarta, Kamis (18/7).

Hadir dalam rapat itu pejabat Kemenkeu. Diantaranya, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Andin Hadiyanto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Purwiyanto.

Hadiyanto memaparkan, LPDP membutuhkan suntikan dana hingga Rp 40 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Pada 2015, Kemenkeu mengusulkan tambahan anggaran LPDP sebesar Rp 10 triliun.

"Kalau sudah Rp 40 triliun tidak akan ada penambahan dana lagi dari pemerintah untuk LPDP, karena itu sudah dianggap cukup untuk membiayai program beasiswa, riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan rusak akibat bencana alam," kata Hadiyanto.

Dia melanjutkan, hingga saat ini, dana abadi yang dikelola LPDP sudah mencapai Rp 15 triliun. Dari investasi yang dilakukan menghasilkan Rp 2,4 triliun. "Rencananya, Rp 500 miliar akan digunakan untuk beasiswa." kata Hadiyanto.

Wayan Koster, anggota Banggar dari fraksi PDI Perjuangan meminta agar tambahan anggaran LPDP sebesar Rp 10 triliun pada tahun depan ditiadakan. Anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk mendukung program kartu Indonesia pintar milik pemerintah mendatang.

Anggota Banggar lainnya, Dolfie O.F Palit meminta agar pembahasan mengenai tambahan anggaran LPDP diserahkan ke komisi X yang membidangi pendidikan. Pasalnya, itu terkait dengan kebijakan 20 persen anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan. "Kalau sudah ada hasilnya dari Komisi X, kita bahas lagi disini."

Hadiyanto menjelaskan, pengelolaan 20 persen anggaran pendidikan terbagi dua. Sebagian besar dikelola oleh kementerian terkait pendidikan, dan sisanya diinvestasikan oleh Kemenkeu untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. [bim]

Topik berita Terkait:
  1. Beasiswa
  2. Kemenkeu
  3. DPR
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini