DPR: BUMN tak transparan saat jual anak perusahaan

Minggu, 24 November 2013 16:58 Reporter : Ardyan Mohamad
DPR: BUMN tak transparan saat jual anak perusahaan Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pegiat mempertanyakan langkah badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjual anak perusahaan. Misalnya langkah PT Telkom ketika menjual televisi berbayar TelkomVision serta penyedia tower PT Mitratel ke swasta.

Anggota Komisi VI DPR Arif Winadi menilai, penjualan anak perusahaan hanya berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyalahi aturan perundang-undangan. Jika aset yang dijual melebihi Rp 200 miliar, seharusnya publik, dalam hal ini DPR, dilibatkan.

"Ini bukan masalah halal haram. Tapi dalam anak perusahaan itu ada uang rakyat juga. Jangan sampai keputusan penjualan itu melibatkan pemegang saham saja," ujarnya di sela-sela diskusi di Jakarta, Minggu (24/11).

Penjualan TelkomVision jadi polemik, sebab Komisi VI DPR sudah menolak langkah direksi menjual saham mayoritas ke perusahaan milik Chairul Tanjung. Arif menilai, parlemen tidak mempermasalahkan penjualan jika memang lebih menguntungkan BUMN. Apalagi ketika anak usaha itu selama ini merugi.

Asal, Arif menambahkan, ada penjelasan pada publik. Sebab, dikhawatirkan ketiadaan transparansi bisa membuat praktik penjualan anak usaha jadi ajang pencarian dana politik.

"Sekarang, bisa saja pejabat mau cari dana kampanye, tinggal bentuk anak perusahaan BUMN, terus dijual ke swasta atas nama efisiensi. Itu kan enggak bener," kata anggota Fraksi PKS ini.

Pengamat Transparansi Publik Agus Sudibyo menuturkan, dalam undang-undang, BUMN merupakan badan publik. Anak perusahaan tak terkecuali harus diperlakukan sama, sebab pendiriannya menggunakan saham induk yang sebagian dananya dari negara.

"Jadi tidak bisa diperlakukan sebagai private company, karena ada mandat konstitusi, ada penyertaan modal," urainya.

Imbasnya, setiap rencana penjualan anak usaha BUMN, harus dilaporkan pada DPR. Khususnya jika aksi korporasi itu nominalnya besar.

"Mestinya, anak-anak perusahaan BUMN tetap berlaku sebagai badan publik, seharusnya tunduk pada transparansi. Jika ada penjualan, seperti kasus Telkom, didiskusikan dulu, dikonsultasikan kepada masyarakat," kata Agus. [bim]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. DPR
  3. BUMN
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini