Merdeka.com - Dalam rangka pemulihan ekonomi sektor pariwisata, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan holding BUMN pariwisata. Beberapa BUMN yang bergerak di bidang ini akan dijadikan satu rumah untuk menggerakkan perekonomian nasional.

"Untuk di pariwisata, salah satunya dibentuk holding pariwisata," kata Arya Sinulingga dalam Webinar Nasional bertajuk Adaptasi Kebiasaan Baru Penerbangan Indonesia: Relaksasi dan Optimalisasi Bisnis di Bandara, Jakarta, Rabu (11/11).

Beberapa BUMN yang akan bergabung di antaranya Angkasa Pura I dan II, Garuda Indonesia, AirNav, Inna, ITDC, ITDW Hotel dan Sarinah. Keterlibatan Angkasa Pura II dalam hal ini karena mengelola Bandara Soekarno-Hatta. "Angkasa Pura ini masuk karena di dalamnya ada Bandara Soekarno-Hatta," kata dia.

Penggabungan perusahaan BUMN Pariwisata ini merupakan upaya hilirisasi. Di hulu terdapat beberapa perusahaan maskapai penerbangan. INNA Hotel akan bertanggung jawab pada industri perhotelan.

Sementara Sarinah akan bergerak di bidang cinderamata khas Indonesia. Arya menegaskan Sarinah akan menjadi rumah bagi pelaku UMKM untuk menjual produknya. Apalagi Sarinah juga memiliki kerja sama lintas negara yang memungkinkan produk UMKM bisa diekspor ke luar negeri juga.

"Di ujungnya mengelola merchandise, ini di sarinah. Kami dukung dengan bentuk sub holding pariwisata, sehingga ini supply change dari hulu ke hilir," jelasnya.

Penas Jadi Induk Holding

Arya menjelaskan, PT Survei Udara Penas (Persero) akan ditunjuk sebagai pemimpin holding BUMN bidang pariwisata. Saat ini penggodokan holding pariwisata ini sedang berlangsung.

Menurutnya, Kementerian BUMN sengaja menunjuk perusahaan yang minim pegawai dan untuk menjadi pemimpin holding perusahaan BUMN pariwisata. Tujuannya agar tugas perusahaan tersebut fokus untuk mengurus gabungan perusahaan plat merah ini.

"Kami itu mencari perusahaan yang ringan, tidak banyak pegawai dan tidak banyak manajemennya sehingga induknya tugasnya hanya manajemen," kata dia.

Maka pilihan tersebut jatuh pada Penas. Sebab jika yang ditunjuk sebagai pimpinan holding misalnya Angkasa Pura, dikhawatirkan akan membebani perusahaan. "Makanya Penas yang diambil, kalau Garuda dan Angkasa Pura ini akan berat, satu sisi urusi holding dan sisi lain harus urusi operasional juga," kata dia.