Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian periode 2009-2014, Hatta Rajasa mengapresiasi, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang diinisiasi pemerintah. Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah kembali menseriuskan program pembangunan Jembatan Selat Sunda.

"Potensi ini akan lebih optimal apabila Jembatan Selat Sunda dibangun, sehingga akan mendorong migrasi industri di Jawa yang pada menuju ke Sumatera," kata Hatta dalam sesi webinar, Kamis (9/9).

"Migrasi ini akan berdampak munculnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, maka kita dapat mengatasi ketimpangan spasial antar wilayah," dia menegaskan.

Menurut dia, kehadiran Jembatan Selat Sunda yang terkoneksi dengan Jalan Tol Trans Sumatera akan semakin memperkuat ekonomi di pulau tersebut. Sebagai contoh, Hatta menyebut waktu tempuh perjalanan akan terpangkas hingga 60 jam.

"Bayangkan bila seluruh jalan tol telah tersambung dari Lampung sampai Banda Aceh, maka perjalanan dapat dihemat antara 55-60 jam," ujarnya.

Secara teoritis, dia menambahkan, kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera yang tersambung dengan Jembatan Selat Sunda juga bakal memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi kegiatan ekonomi lokal dan nasional.

"Akan terjadi multipiler effect, sehingga dapat diestimasikan kontribusi terhadap peningkatan PDB mencapai Rp 900-1.200 triliun, dengan asumsi peningkatan investasi baik infrastruktur maupun investasi lainnya di 8 komoditas andalan Sumatera," tuturnya.

"Jadi dengan adanya connectivity ini, akan timbul multiplier effect yang dahsyat sekali. Bisa dikatakan yang tadinya Pulau Sumatera ini baru bangun, menggeliat, ini bisa lari dengan adanya jalan-jalan tol ini," pungkas Hatta.

Kandasnya Megaproyek Tomy Winata Rp 225 Triliun di Tangan Jokowi

Pakar teknik sipil Institut Teknologi Bandung pada 1960-an, Prof. Sedyatmo meyakini kondisi geografis dua pulau utama Indonesia yakni Jawa dan Sumatera, bisa ditaklukkan lewat pembangunan jembatan. Tujuannya, agar kendaraan darat bisa menyeberang dari masing-masing sisi pulau. Dari sinilah muncul ide membangun Jembatan Selat Sunda (JSS).

Di era Soekarno, proyek ini dikenal dengan sebutan 'Tri Nusa Bima Sakti'. Namun sempat terkubur lama hingga mulai digulirkan lagi pada 1988. badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang kala itu di bawah komando BJ Habibie mulai berhitung. Untuk membangun jembatan 29 kilometer melintasi Selat Sunda diperkirakan menelan dana hingga Rp 100 triliun. Tapi itu sebelum Indonesia dihantam badai krisis 1997-1998.

Ide megaproyek ini kembali terkubur setelah badai krisis menerpa Indonesia hingga akhirnya kembali dihidupkan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pengusaha Tomy Winata ditunjuk jadi rekanan swasta untuk mewujudkannya. Melalui konsorsium Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) yang tak lain gabungan anak usaha Artha Graha yakni PT Bangungraha Sejahtera Mulia mewakili pihak swasta dan BUMD dari Banten dan Lampung.

Kawasan yang berada di dua pulau besar yakni Jawa dan Sumatera yang akan dihubungkan dengan sebuah jembatan senilai Rp 225 triliun dengan panjang 27,4 kilometer. Harapannya, konstruksi awal sudah mulai dilakukan pada 2015 dan memakan waktu 10 tahun. Dengan demikian, jembatan ini baru bisa beroperasi pada 2025.

Untuk merealisasikan mimpi tersebut, lahirlah Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) atau Jembatan Selat Sunda (JSS). Tomy Winata sebagai pihak ketiga, meminta penjaminan dari pemerintah untuk menjalankan proyek tersebut. GBLS sendiri disebut-sebut sudah menggelontorkan dana cukup banyak buat menggelar studi pra-kelaikan. Nominalnya Rp 1,5 triliun.

Hingga pemerintahan Presiden SBY lengser, tidak jelas nasib dan kelanjutan realisasi megaproyek ini. Pemerintahan pun berganti, kebijakan yang diambil tak sama.

Presiden Joko Widodo secara resmi menghentikan megaproyek ini. Tidak berminatnya Jokowi melanjutkan rencana megaproyek ini sudah terlihat sejak belum resmi menjadi presiden. Salah satu pertimbangannya, dana yang sangat besar untuk menggarap proyek ini.

Jembatan Selat Sunda tidak cukup menguntungkan bila hanya berupa jalan bebas hambatan menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa. Dari hitung-hitungan awal, megaproyek ini baru bisa balik modal dalam kurun 30 tahun.

"Kalau kita punya duit lagi, sudah kaya raya ya beda. Mau tiap pulau disambungin dengan jembatan ya bisa saja," jelas Jokowi saat itu.

Jokowi lebih memilih mengoptimalkan jalur laut untuk digunakan sebagai transportasi distribusi logistik. Setelah dihitung-hitung oleh Jokowi, menggunakan transportasi air lebih menguntungkan dibandingkan membangun jembatan.

Menurut Jokowi, negara yang memiliki laut di wilayahnya dan lebih mendominasi, akan memaksimalkan jalur air sebagai jalur distribusi logistik. Dia menambahkan, pembangunan dan pengembangan pelayaran ini akan diikuti pembangunan dermaga. Jokowi berharap pengiriman logistik antar pulau akan berjalan lancar.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com