DJSN: Petugas Pemilu Seharusnya Dapat Santunan BPJS Ketenagakerjaan
Merdeka.com - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyoroti fenomena kecelakaan kerja yang menimpa petugas Pemilu beberapa pekan silam. Setidaknya hingga saat ini, 377 orang dinyatakan meninggal dunia.
Anggota DJSN, Soepriyatno mengatakan, seharusnya petugas pemilu baik KPPS, PPS dan PPK mendapat asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.
"Kita prihatin ada 370-an orang meninggal karena bertugas Pemilu kemarin. Mestinya meskipun (pekerjaannya) informal harus tetap dapat asuransi," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/5).
DJSN sendiri sudah mengundang Panwaslu, Bawaslu dan KPU untuk membahas mengenai hal ini. Dia mengakui angka kecelakaan kerja Indonesia sangat tinggi. Oleh karenanya, prinsip Vision Zero harus diterapkan. Vision Zero adalah pendekatan pencegahan kecelakaan kerja dengan integrasi safety (keamanan), health (kesehatan) dan well-being (kesejahteraan).
"Kalau Vision Zero ikut diterapkan harusnya tidak terjadi hal-hal seperti itu," tutupnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menegaskan bahwa jika pekerja sudah terdaftar dan membayar iuran maka akan mendapat santunan sebagaimana mestinya.
"Risiko kematian bisa terjadi dimanapun kapanpun. Pastikan masing-masing pekerja telah memiliki perlindungan. Seluruh pekerja ini informal, bukan hanya formal. Pastikan dulu sudah punya (BPJS)," ungkapnya di Jakarta, Kamis (2/5).
Namun demikian, BPJS sendiri tidak terlibat kerja sama dengan KPU dalam mempersiapkan asuransi bagi para petugas Pemilu. Meski begitu, Agus mengakui ada beberapa daerah yang mendapat cakupan BPJS untuk petugas Pemilu, contohnya di Pasuruan.
"Itu (cakupan BPJS) juga didapat karena pemerintah daerahnya inisiatif mendaftarkan petugas pemilu ke BPJS, sehingga mendapatkan asuransi saat terjadi kecelakaan kerja," ungkapnya.
Agus menambahkan, saat ini masalah kecelakaan kerja menjadi perhatian seluruh dunia. International Social Security Association (ISSA) memperkenalkan Vision Zero, salah satu pendekatan untuk mencegah kecelakaan dalam kerja. Agus berharap Vision Zero dapat diimplementasikan ke semua elemen pekerjaan.
"Mari kita wujudkan pekerja Indonesia yang sadar keselamatan dan kesehatan kerja," tutupnya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Petani di Sijunjung Meninggal Tersambar Petir, BPJS Ketenagakerjaan Gerak Cepat Bayarkan Manfaat
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan langsung manfaat berupa santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaIni Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia
Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dirut BPJS Kesehatan Sambangi RS Mata Cicendo Bandung, Pastikan Janji Layanan JKN Bandung
Fokus utama dalam penyelenggaraan Program JKN adalah bagaimana peserta dapat merasakan pelayanan yang optimal.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaGaji TNI/Polri dan PNS Naik 8 Persen Mulai Awal Tahun 2024, Nominalnya Jadi Segini
Jokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaRamadan Sebentar Lagi, Jam Kerja PNS Berubah?
Biasanya, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan surat ederan terkait penyesuaian jam kerja PNS di lingkungan pemerintah selama bulan Ramadan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaPenjelasan Istana soal Jokowi Disebut Angkat Jutaan CPNS Jika Gibran Menang
Tidak seharusnya perekrutan PNS dikaitkan dengan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya