Merdeka.com - Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Angger P. Yuwono mengatakan, kenaikan iuran untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan akan berlaku hingga akhir 2021.

Namun saat ini Angger belum merinci bagaimana rencana iuran peserta BPJS Kesehatan setelah tahun 2021 nanti. Dengan adanya kenaikan iuran ini, Dia meminta agar BPJS Kesehatan lakukan perbaikan secara keseluruhan untuk atasi defisit.

"Kalau iuran tidak dinaikkan, lima tahun kami perkirakan akan defisit sebesar Rp33 triliun di akhir 2019, dan bertambah jadi Rp47,7 triliun di 2020, dan 2021 menjadi Rp55,9 triliun," ujar Angger dalam Diskusi Terbuka Rencana Kenaikan Iuran Program JKN–BPJS Kesehatan yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (12/9).

Menurutnya, defisit terjadi akibat belum sesuainya besaran iuran program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan dengan perhitungan aktuaria. Sehingga diperlukan adanya penyesuaian besaran iuran setiap dua tahun.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II akan naik secara efektif pada 1 Januari 2020. Masing-masing kelas ini akan naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 dan Rp51.000 menjadi Rp110.000.

Dalam menaikkan iuran ini, pemerintah mempertimbangkan 3 hal utama, kemampuan peserta dalam membayar iuran (ability to pay), upaya memperbaiki keseluruhan sistem JKN sehingga terjadi efisiensi, serta gotong royong dengan peserta pada segmen lain. Sehingga pemerintah sangat memperhitungkan agar kenaikan iuran tidak sampai memberatkan masyarakat dengan berlebihan.

Reporter Magang: Evie Haena Rofiah